Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bontang, Kalimantan Timur, selama maksimal 30 hari kalender. Penghentian ini buntut hasil uji laboratorium yang menemukan bakteri patogen dan Escherichia coli (E-Coli) pada sampel menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke sejumlah sekolah.
BONTANG — Dua dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang, yakni SPPG Berebas Tengah 3 dan SPPG Bontang Utara 2, resmi tidak beroperasi. Sanksi pemberhentian operasional sementara ini dijatuhkan setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang mengonfirmasi adanya kontaminasi bakteri pada sampel makanan yang diuji di laboratorium.
Koordinator BGN Wilayah Bontang, Surya Dwi Saputra, membenarkan adanya sanksi tersebut. Menurutnya, penghentian berlaku selama maksimal 30 hari kalender dan kedua SPPG wajib menjalani evaluasi menyeluruh.
Bakteri Patogen dan E-Coli Ditemukan di Dua Menu Berbeda
Hasil uji Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bontang menunjukkan dua temuan berbeda. Pada menu MBG yang dibagikan SPPG Bontang Utara 2 di SDN 012 Bontang Selatan, Rabu (5/8/2026), sampel dinyatakan mengandung bakteri patogen. Sementara itu, menu dari SPPG Berebas Tengah 3 yang dibagikan di SD dan SMP Vidatra pada Senin (10/8/2026) positif mengandung E-Coli.
Temuan ini mencuat setelah sejumlah siswa di Bontang mengalami dugaan keracunan usai menyantap menu MBG. Beberapa di antaranya bahkan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Pekerja Harian Terdampak, Dapur Terpantau Sepi
Pantauan di lokasi SPPG Berebas Tengah 3 menunjukkan aktivitas dapur berhenti total. Hanya satu mobil boks yang terparkir di area dapur, sementara tiga mobil boks berlogo BGN lainnya tampak rapi di lokasi. Seorang pekerja yang ditemui menyebut dapur sudah tidak beroperasi beberapa hari terakhir.
"Sudah beberapa hari ini dapur tidak beroperasi. Saya ke sini hanya jalan-jalan saja. Berhenti sementara saja infonya. Tapi, tidak tahu sampai kapan," ujar seorang pekerja harian yang enggan disebutkan namanya, Rabu (19/8/2026).
Pekerja tersebut mengaku kehilangan penghasilan selama dapur tutup. Pasalnya, ia digaji secara harian dan hanya menerima upah saat bekerja. "Kalau kerja baru dapat uang. Tidak kerja, ya tidak dapat uang dong," tegasnya.
Evaluasi SOP hingga Pemeriksaan Kualitas Air
Selama masa penghentian, BGN mewajibkan kedua SPPG melakukan perbaikan sistem keamanan pangan. Fokus utama evaluasi adalah memastikan tidak ada ruangan atau alur kerja yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi makanan.
BGN juga akan berkolaborasi dengan Dinkes Bontang dan Labkesda untuk meninjau ulang Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Pemeriksaan kualitas air untuk proses pengolahan makanan menjadi salah satu prioritas yang akan dijalankan.
"Tahapan berikutnya adalah melakukan penegakan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Sekaligus mengevaluasi sumber bahan baku yang digunakan," kata Surya.
Nasib Kepala SPPG Menunggu Keputusan Pusat
Selain mengevaluasi aspek manajemen, BGN juga tengah mengkaji status kepala SPPG di kedua dapur tersebut. Keputusan mengenai pergantian pimpinan masih menunggu hasil pembahasan di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BGN Pusat.
"Untuk status kepala SPPG masih menunggu keputusan dari Biro SDM Pusat. Ada kemungkinan dilakukan pergantian kepala SPPG," pungkasnya.
