KALIMANTAN TIMUR — Kekhawatiran itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, di Jakarta. Menurutnya, sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi yang sudah dibangun Kementerian ESDM selama satu dekade terakhir sebenarnya sudah berjalan efektif. Mekanisme seperti harga acuan batubara dan mineral yang solid, serta pengawasan ketat oleh surveyor pemerintah dan bea cukai, dinilai mampu menjaga integritas pasar.
"Dengan adanya mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi dan melibatkan berbagai instansi diyakini sudah berjalan baik. Oleh karena itu, langkah-langkah penegakan hukum yang tegas diperlukan jika didapati pelanggaran, guna menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan," tegas Sari.
Dorongan untuk transparansi ini muncul di tengah sorotan terhadap dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing pada ekspor komoditas. IMA menilai, sistem yang sudah ada justru menjadi benteng terbaik untuk mencegah praktik tersebut, bukan malah dirombak total tanpa persiapan matang.
Yang lebih krusial, IMA mengingatkan soal faktor kepastian bagi para pembeli. Para customer dari berbagai negara sangat bergantung pada on time delivery, standar kualitas produksi yang terjaga, serta komitmen produsen. Jika kebijakan baru justru menimbulkan kekosongan atau birokrasi yang berbelit, risiko kehilangan pasar ke negara penghasil batubara lain menjadi sangat nyata.
Menanggapi rencana pemerintah yang akan dilakukan secara bertahap ini, IMA berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Asosiasi menekankan bahwa proses transisi ke sistem ekspor satu pintu harus cepat dan tidak boleh ada kekosongan regulasi.
"Ketidakpastian akan faktor-faktor itu akan membuat para customer mengalihkan pasokan ke negara lain," ujar Sari, mengingatkan konsekuensi serius jika kebijakan tidak dikelola dengan hati-hati. IMA menilai, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar adalah kunci utama untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan di sektor pertambangan nasional.
Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga penerimaan negara, tetapi juga untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai pemasok utama batubara dan mineral di panggung global.