SANGATTA — Evaluasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memasuki babak krusial. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim yang dibentuk untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2025 menemukan sejumlah catatan kritis. Fokus utama pengawasan legislatif itu tertuju pada kualitas belanja daerah yang dinilai belum optimal.
Pansus DPRD Kutim menemukan bahwa sejumlah pos belanja daerah belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mencakup efektivitas program dan efisiensi penggunaan anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami tidak hanya melihat angka serapan anggaran, tetapi juga kualitas output dan outcome-nya. Apakah program itu benar-benar menyentuh kebutuhan warga atau hanya bersifat seremonial,” ujar salah satu anggota Pansus dalam rapat internal, pekan lalu.
Jika rekomendasi Pansus ditindaklanjuti, perbaikan kualitas belanja daerah berpotensi mengubah alokasi anggaran ke sektor prioritas. Sektor seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan di pedesaan bisa mendapatkan porsi lebih besar.
Selama ini, sebagian warga di wilayah pesisir dan perbatasan Kutim kerap mengeluhkan lambatnya pemerataan pembangunan. Evaluasi Pansus diharapkan mendorong Pemkab Kutim untuk lebih fokus pada program yang berdampak langsung pada pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Pansus DPRD Kutim saat ini masih dalam tahap finalisasi laporan hasil pembahasan LKPj Bupati 2025. Sejumlah rekomendasi akan segera disampaikan ke pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Rekomendasi itu diperkirakan mencakup evaluasi terhadap program-program yang dinilai tidak efisien serta usulan pengalihan anggaran ke kegiatan yang lebih produktif. Proses politik ini menjadi penentu apakah kebijakan belanja daerah ke depan akan lebih berpihak pada kepentingan publik.
Warga Kutim dapat berharap adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tekanan dari DPRD melalui Pansus ini menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap eksekutif berjalan.
Ke depan, publik bisa memantau apakah rekomendasi Pansus benar-benar diimplementasikan dalam perubahan APBD atau APBD murni tahun anggaran berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam mengawal proses ini juga dinilai penting.