SAMARINDA — Tiga wilayah di Kalimantan Timur masih bergulat dengan persoalan sanitasi dasar. Berdasarkan data BPS, sejumlah rumah tangga di daerah tersebut tercatat belum memiliki akses terhadap jamban atau tempat pembuangan akhir yang layak.
Fakta ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat program penyediaan sanitasi yang merata. Akses terhadap jamban yang layak merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.
BPS mencatat tiga daerah dengan persentase rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar tertinggi di Kaltim. Dua di antaranya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat, yang secara geografis merupakan wilayah pedalaman dengan akses infrastruktur yang masih terbatas.
Selain itu, satu daerah lainnya juga masuk dalam daftar wilayah dengan angka keterbatasan akses jamban yang signifikan. Data ini menjadi dasar bagi pemda untuk mengalokasikan anggaran dan program intervensi yang lebih tepat sasaran.
Data BPS menunjukkan bahwa di beberapa titik, masih ada warga yang mengandalkan fasilitas umum, sungai, atau bahkan ruang terbuka untuk buang air besar. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan warga, tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air bersih di sekitarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah menargetkan akses sanitasi layak bagi seluruh warga. Namun, tantangan geografis dan keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten menjadi hambatan utama dalam merealisasikan target tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, bersama dengan dinas terkait di tingkat kabupaten, terus mendorong pembangunan jamban sehat dan sistem pengolahan air limbah domestik. Program ini kerap menyasar desa-desa terpencil yang belum tersentuh pembangunan sanitasi.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menggiatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Tanpa perubahan kebiasaan, infrastruktur yang dibangun dikhawatirkan tidak akan digunakan secara optimal.
Data BPS ini diharapkan menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak lebih cepat. Sebab, akses terhadap sanitasi yang layak bukan sekadar urusan kenyamanan, melainkan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi.