BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa perbaikan turap dan drainase di titik-titik langganan banjir menjadi prioritas utama dari enam usulan program yang diajukan ke Pemprov Kaltim. Keputusan ini diambil setelah pemerintah daerah hanya diizinkan mengusulkan setengah lusin paket kegiatan bantuan keuangan tahun ini.
“Hanya itu prioritas yang kami ajukan nanti. Saya ingin banjir ini selesai dulu. Pembangunan dan perbaikan turap akan jadi prioritas utama,” ujar Neni, Selasa (2/6/2026).
Total nilai usulan yang diajukan Pemkot Bontang mencapai Rp200 miliar. Meski angka tersebut cukup besar, Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa jumlah paket kegiatannya yang kini dibatasi ketat oleh provinsi—bukan nilai anggarannya.
Empat dari Enam Usulan untuk Infrastruktur Air
Dari enam program yang diajukan, sektor Pekerjaan Umum (PU) mendominasi dengan empat paket kegiatan. Seluruhnya fokus pada perbaikan drainase di kawasan rawan genangan yang selama ini menjadi keluhan utama warga Kota Taman.
“Yang dibatasi itu jumlah paketnya, bukan nilai anggarannya. Kita hanya boleh mengajukan enam usulan, jadi kami masukkan yang benar-benar kebutuhan mendesak,” kata Syahruddin.
Selain infrastruktur pengendali banjir, dua usulan lainnya dialokasikan untuk penanganan stunting dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Satu di antaranya berasal dari usulan tingkat kecamatan atau distrik.
Lobi di Musrenbang Selamatkan Bankeu Daerah
Kepastian adanya Bankeu ini sendiri merupakan hasil lobi intensif di meja Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelumnya, beredar kabar bahwa bantuan keuangan untuk kabupaten/kota bakal dihapus total akibat menurunnya kemampuan fiskal Kaltim.
Komunikasi antara para kepala daerah dengan gubernur akhirnya membuahkan hasil. Pintu bantuan tetap terbuka, meski ruang geraknya kini lebih sempit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Belum Ada Jaminan Semua Usulan Disetujui
Meski optimistis, Syahruddin mengingatkan warga agar tetap realistis. Mengingat kondisi keuangan provinsi yang sedang tertekan, belum ada jaminan semua usulan tersebut bakal disetujui oleh Pemprov Kaltim.
Wali Kota Neni menyadari posisi tawar pemerintah kota tetap bergantung pada kemampuan fiskal provinsi. Namun, ia berharap usulan yang diajukan bisa diakomodasi sepenuhnya demi kenyamanan warga Bontang yang kerap dirundung banjir setiap musim hujan tiba.
Kapan realisasi program Bankeu Bontang mulai dikerjakan?
Belum ada kepastian jadwal pelaksanaan. Seluruh usulan masih menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari Pemprov Kaltim. Pemkot Bontang berharap proses administrasi bisa rampung sebelum akhir tahun anggaran 2026.
Apakah warga bisa mengusulkan titik banjir lain selain yang diajukan?
Warga dapat menyampaikan aspirasi melalui musyawarah kelurahan atau forum perencanaan pembangunan daerah. Namun, untuk tahun ini, usulan yang masuk ke provinsi sudah ditetapkan dan tidak bisa ditambah karena keterbatasan kuota paket kegiatan.
