BALIKPAPAN — Tiga kabupaten dan kota di Kalimantan Timur diproyeksikan menjadi wilayah dengan APBD terbesar pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan keuangan daerah, Kutai Timur, Bontang, dan Balikpapan menempati posisi puncak dengan nilai triliunan rupiah. Ketiga daerah ini memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor pertambangan, migas, dan industri pengolahan.
Kabupaten Kutai Timur mencatatkan APBD tertinggi di antara kabupaten lain di Kaltim. Kota Bontang, yang dikenal sebagai pusat industri gas alam cair, juga masuk dalam jajaran teratas. Sementara itu, Kota Balikpapan, sebagai pusat bisnis dan jasa, melengkapi tiga besar daerah dengan anggaran paling besar.
Meski demikian, besaran APBD setiap daerah tidak hanya ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil sumber daya alam. Ketiga daerah ini mendapat porsi besar dari bagi hasil migas dan batu bara.
Dengan anggaran yang besar, pemerintah daerah di tiga wilayah ini memiliki ruang fiskal lebih longgar untuk membiayai program prioritas. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga layanan kesehatan gratis. Masyarakat di Kutai Timur, Bontang, dan Balikpapan berpotensi menikmati fasilitas publik yang lebih baik dibandingkan daerah dengan APBD lebih kecil.
Namun, besarnya APBD juga menjadi tantangan dalam hal penyerapan anggaran dan pengawasan. Sejumlah daerah di Kaltim kerap menghadapi masalah realisasi belanja yang rendah di awal tahun. Pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat proses lelang proyek agar anggaran tidak mengendap hingga akhir tahun.
Di luar tiga besar, beberapa kabupaten seperti Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Berau juga memiliki APBD yang cukup signifikan. Namun, ketimpangan fiskal masih terlihat antara wilayah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang lebih bergantung pada dana transfer umum. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Perbandingan APBD 2026 ini akan menjadi acuan bagi investor dan pelaku usaha untuk melihat potensi ekonomi daerah. Daerah dengan APBD besar biasanya memiliki daya beli pemerintah yang tinggi, sehingga membuka peluang bagi kontraktor lokal dan penyedia barang jasa.