Gubernur Kaltim Minta PHSS Aspal 30 Km Jalan Anggana-Muara Badak, Kendaraan di Atas Enam Roda Bakal Dipalang

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membagi peran dengan PHSS untuk menuntaskan ruas jalan pesisir Anggana-Muara Badak. Gubernur Rudy Mas'ud menyebut sekitar 30 kilometer menjadi porsi PHSS, sementara sisanya diupayakan pemerintah daerah.

Ruas itu berfungsi strategis bagi mobilitas warga pesisir serta distribusi logistik dan kebutuhan sektor energi. Kondisi jalan berdebu saat kemarau dan licin ketika hujan.

Mengapa Gubernur Membatasi Kendaraan di Atas Enam Roda

Rudy menegaskan ada syarat di balik kesediaan pemerintah merapikan jalan jika PHSS tidak sanggup atau belum menganggarkan. Kendaraan bermuatan besar akan dibatasi.

"Untuk PHSS jalan yang 30 kilometer, mari kita cari solusinya. Kalau PHSS tidak sanggup atau belum ada anggarannya, biar kami yang rapikan. Tapi ada tapinya. Kita batasi, maksimal enam roda. Lebih dari itu kami palang," kata Rudy.

Sebelumnya ia meminta PHSS membantu penyelesaian ruas tersebut. "Tolong PHSS bantu selesaikan yang 30 kilometer Anggana-Muara Badak, nanti sisanya kami yang selesaikan," ujarnya.

Perusahaan Migas Diminta Beri Manfaat Nyata ke Warga Konsesi

Rudy menilai keberadaan perusahaan migas di kawasan konsesi harus berdampak langsung bagi masyarakat sekitar. Aktivitas eksploitasi yang berlangsung puluhan hingga ratusan tahun perlu diimbangi perbaikan infrastruktur penunjang.

Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Andy Purwana mendukung permintaan tersebut. Ia menyoroti kesenjangan antara operasi KKKS dan kondisi jalan yang dinikmati warga.

"Bapak ibu (KKKS) punya usaha di sini. Tapi masyarakat tidak menikmati. Jalannya rusak seperti kata Pak Gubernur. Saya harap, keluar dari sini sudah kebayang, jalan nanti harus seperti apa," kata Andy.

Siapa Saja yang Hadir di Pendopo Lamin Etam

Kunjungan kehormatan dan koordinasi kegiatan usaha hulu migas itu dihadiri pimpinan sejumlah KKKS. Di antaranya Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PHSS, Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Searah Muara Bakau, Badak NGL, Pasir Petroleum Resources Limited, PT Benuo Taka Wailawi, PT Indo Sino Oil and Gas, serta Saka Indonesia Sesulu.

Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Direktur Utama PT MMP, dan pimpinan OPD terkait.

Penanganan ruas Anggana-Muara Badak diharapkan memperbaiki akses warga sekaligus mendukung aktivitas perekonomian di kawasan pesisir.