PENAJAM — Ketua DPRD Penajam Paser Utara Raup Muin menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2026 yang hanya berkisar Rp1,9 triliun. Menurutnya, kemampuan fiskal PPU yang menyusut menuntut pemerintah kabupaten lebih cermat memilih program dan belanja prioritas.
Raup menyampaikan hal itu usai diwawancarai pada Jumat (25/9/2026). Ia menekankan bahwa besaran anggaran bukan satu-satunya persoalan, melainkan juga memastikan ketersediaan dana riil di kas daerah.
Menurut Raup, angka Rp1,9 triliun masih memadai untuk membiayai kebutuhan PPU. Syaratnya, pemerintah betul-betul melakukan efisiensi di sejumlah pos anggaran.
"Rp1,9 triliun itu masih cukup untuk PPU. Tinggal persoalannya, uang dan dananya ada atau tidak. Pemerintah harus betul-betul mengefisiensikan anggaran," ujar Raup.
Efisiensi, kata dia, perlu dimulai dengan meninjau kembali program yang telah direncanakan. Belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan bersifat wajib harus diprioritaskan.
Raup menyebut tiga sektor yang tidak boleh dikorbankan meski kapasitas fiskal daerah menurun. Ketiganya merupakan program mandatory yang menyentuh langsung pelayanan dasar.
"Mulai dari program mandatory seperti pendidikan, kesehatan, mungkin sosial, itu menjadi perhatian dan memang harus terpenuhi," katanya.
Di luar program prioritas, pemerintah daerah masih menanggung sejumlah kewajiban belanja. Raup menyebut kebutuhan tambahan penghasilan pegawai (TPP), gaji, hingga BPJS telah diperhitungkan dalam perubahan anggaran.
"Di perubahan ini yang Rp108 miliar peruntukannya sudah ada. TPP masih kurang, gaji juga kurang, termasuk BPJS," imbuhnya.
Kondisi keuangan PPU saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Raup mencatat anggaran daerah pada 2024 sempat menembus sekitar Rp3 triliun.
Setelah itu, angka tersebut turun menjadi kisaran Rp2 triliun lebih. Pada 2026, proyeksi pendapatan kembali menyusut ke sekitar Rp1,9 triliun.
"Memang kondisi hari ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 bisa tembus Rp3 triliun, sekarang turun lagi, tidak sampai Rp2 triliun," ujarnya.
Penurunan kapasitas fiskal membuat efisiensi menjadi langkah krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah diharapkan memusatkan anggaran pada pelayanan dasar dan kewajiban utama.
Raup menyarankan program yang belum mendesak untuk dievaluasi kembali. Dengan begitu, belanja daerah tidak melebar ke pos yang bisa ditunda tanpa mengganggu layanan publik.
DPRD PPU akan mencermati arah belanja pemerintah kabupaten dalam pembahasan anggaran berikutnya. Prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi garis yang diminta dijaga.