SAMARINDA — Kebakaran lahan yang masih berulang di sejumlah kecamatan, ditambah intrusi air laut yang mengganggu pasokan air bersih, membuat Pemkot Samarinda memperpanjang status tanggap darurat bencana untuk ketiga kalinya. Keputusan berlaku mulai 6 hingga 19 Oktober 2026, dengan evaluasi berkala untuk menentukan apakah status dilanjutkan atau dihentikan.
Perpanjangan ini bukan semata soal titik api yang belum padam. Kepala BPBD Samarinda Suwarso menyebut intrusi air laut masih menyebabkan kekurangan air bersih di lima instalasi pengolahan air, yakni Palaran, Selili, Kalhol, Pulau Atas, dan Baqa.
Sebagian distribusi air dari kelima instalasi tetap dilakukan atas permintaan kelurahan. Namun penggunaannya hanya diperuntukkan bagi kebutuhan nonkonsumsi, bukan air minum atau memasak.
Persoalan ini melanjutkan tekanan terhadap sistem air baku Samarinda yang sudah muncul sejak fase kemarau panjang. Intrusi air laut membuat persoalan kekeringan tidak berhenti pada berkurangnya air permukaan, tetapi juga menyentuh kemampuan pengolahan air baku.
“Selain air bersih, kualitas udara juga menjadi dasar pertimbangan Pemkot untuk mempertahankan status tanggap darurat,” jelas Suwarso.
Kualitas udara di Samarinda masih bergerak fluktuatif. Kondisi di kawasan tengah kota sempat berada pada kategori baik, tetapi dalam dua hari terakhir kembali ke kategori sedang berdasarkan alat ukur di Taman Segiri.
Sementara itu, kondisi di sekitar Bandara APT Pranoto masih berada pada kategori tidak sehat. Dampak karhutla belum sepenuhnya hilang meski hujan mulai berpotensi turun di sejumlah wilayah.
Di tingkat provinsi, Kaltim hingga 5 Oktober mencatat 1.964 kejadian karhutla dengan luasan mencapai 7.952,60 hektare.
Data terbaru BPBD Samarinda hingga 7 Oktober menunjukkan total kejadian kebakaran mencapai 259 kali dengan luas lahan terdampak sekitar 643,27 hektare. Angka ini naik dari catatan 4 Oktober yang menampilkan 246 kejadian dengan luas 608,18 hektare.
Cakupan wilayah terdampak mulai menyempit, tetapi kebakaran masih terkonsentrasi di Kecamatan Palaran, Sambutan, dan Samarinda Utara. Sebagian titik juga masih muncul di Kecamatan Sungai Kunjang.
“Kebakaran lahan masih banyak terjadi. Walaupun dari jumlah kecamatan yang ada sudah mulai berkurang,” kata Suwarso.
Kejadian terakhir di kawasan Pelita 8, Makroman, Pulau Atas menjadi perhatian. Kebakaran di satu titik meluas hingga sekitar 34 hektare dan merembet ke kawasan Kompleks Korpri, Pelita 8.
Temuan BPBD sebelumnya menunjukkan sejumlah kawasan yang telah terbakar tidak selalu benar-benar bebas dari bara. Hujan yang mulai turun belum serta-merta menghentikan karhutla karena sumber panas masih dapat bertahan di bawah permukaan lahan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan keputusan perpanjangan diambil karena penanganan karhutla tidak cukup jika dikembalikan sepenuhnya pada pola kerja reguler masing-masing perangkat daerah.
“Langkah pertimbangan paling pokoknya kenapa kita lanjutkan karena memang penanganan untuk karhutla ini butuh effort tersendiri, butuh intention tersendiri,” kata Andi Harun.
Menurutnya, penanganan secara parsial melalui masing-masing dinas menimbulkan persoalan pada kecepatan respons, kolaborasi, dan sinergi antarlembaga.
“Karena memang belum normal, maka tanggap darurat, karhutla saya lanjutkan untuk beberapa hari ke depan,” ujarnya.
Status ini tidak akan dipertahankan tanpa evaluasi. Setelah beberapa hari, pemerintah akan kembali melihat perkembangan kondisi di lapangan.
“Tergantung normal atau tidaknya keadaan dalam fase kedepannya,” kata Andi Harun.
Tekanan lain yang ikut dipertimbangkan adalah kebutuhan air untuk area persawahan. Belum seluruh area persawahan dapat dialiri secara optimal.
Pemkot masih memanfaatkan void-void tambang sebagai salah satu sumber air untuk membantu pengairan sawah agar jadwal tanam tidak tertunda.
“Walaupun kita terus berusaha untuk memanfaatkan void-void tambang yang ada untuk mengaliri area sawah supaya tidak ada penundaan tanam,” ujar Suwarso.