BALIKPAPAN — Tekanan datang dari dua sisi sekaligus. Di SPBU, antrean kendaraan belum juga surut. Di pedalaman Mahakam Ulu, harga LPG 3 kilogram sempat melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp43.000 per tabung.
Rudy menilai langkah preventif lebih penting ketimbang penanganan setelah persoalan meluas. Ia menyampaikan itu di hadapan jajaran Pertamina dalam rapat koordinasi di Balikpapan.
"Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api. Begitu juga listrik, harus kita amankan sebelum padamnya makin meluas," kata Rudy.
Rudy mengakui stok fisik BBM di terminal secara umum masih tersedia. Masalahnya, kebutuhan riil di lapangan tidak sebanding dengan kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan.
Data fluktuasi konsumsi Pemprov Kaltim menunjukkan penggunaan Pertalite naik 8,7 persen. Di saat bersamaan, konsumsi Pertamax justru turun 21,9 persen. Pergeseran itu memperbesar tekanan pada BBM bersubsidi.
Tekanan bertambah setelah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota Kaltim untuk 2026. Dinas ESDM Kaltim mencatat kuota Pertalite yang disetujui hanya 508.400 kiloliter (KL), atau 49,1 persen dari usulan daerah sebesar 1.034.972 KL. Kuota Biosolar yang disetujui 268.430 KL dari usulan 415.682 KL.
Untuk mengurai antrean, Rudy meminta Pertamina mempermudah perizinan pendirian SPBU baru sekaligus memperpanjang jam operasional SPBU yang sudah berjalan.
"Kami mohon GM Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sekarang jumlahnya masih sangat sedikit tolong dibantu untuk solusi, dan buka sampai jam 22.00 WITA dengan catatan stok harus selalu tersedia," pintanya.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan, kuota BBM yang telah dialokasikan harus direalisasikan secara utuh. Jika memungkinkan, kuota itu perlu ditambah karena banyak kendaraan dari luar daerah masuk ke Kaltim.
"Masyarakat tidak mau tahu, kalau BBM tidak ada yang disalahkan pasti wali kota, bupati, dan gubernur," tegas Seno.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani menyatakan stok BBM di Kaltim masih dalam kondisi aman. Ia menyampaikannya dalam rapat bersama DPRD Kaltim.
Isfahani mengakui antrean terjadi karena jumlah lembaga penyalur belum sebanding dengan pertumbuhan kendaraan di Kaltim. Pertamina menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi sebaran SPBU baru dan memperketat pengawasan digital melalui kode QR.
Persoalan serupa menimpa LPG 3 kilogram. Gubernur meminta Pertamina menjamin pasokan gas bersubsidi hingga tingkat pangkalan dengan harga sesuai HET.
Di kawasan pedalaman dan perbatasan, harga LPG 3 kilogram dilaporkan melambung. Di Mahakam Ulu, harga eceran sempat mencapai Rp250.000 per tabung, jauh di atas HET resmi setempat Rp43.000 per tabung.
Lonjakan terjadi setelah jalur distribusi logistik melalui sungai tersendat akibat kemarau. Penguatan pasokan dan distribusi kini diminta dilakukan sebelum tekanan energi meluas ke masyarakat pedalaman.