KALIMANTAN TIMUR — Kementerian Komunikasi dan Digital mendesak Roblox membuka kantor resmi dan menempatkan jajaran pimpinan senior di Jakarta, bukan sekadar menjadikan Indonesia pasar konsumen. Desakan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam pertemuan dengan Co-Founder sekaligus CEO Roblox David Baszucki di Silicon Valley, Amerika Serikat. Pertemuan juga membahas kepatuhan platform game tersebut terhadap aturan pelindungan anak yang berlaku di Indonesia.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan keterlibatan perusahaan teknologi asing di Indonesia harus diimbangi kontribusi nyata terhadap ekosistem digital nasional. Pemerintah tidak ingin perusahaan global hanya mengambil manfaat dari besarnya basis pengguna tanpa membangun kehadiran operasional yang jelas.
Desakan ini muncul saat Roblox tercatat sebagai salah satu platform game dengan jumlah pemain muda terbesar di Indonesia. Komdigi menilai kehadiran kantor dan pimpinan lokal akan memudahkan koordinasi pengawasan, penanganan laporan konten, serta komunikasi soal kepatuhan regulasi.
Pertemuan di Silicon Valley juga berfokus pada kepatuhan Roblox terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini mewajibkan platform digital yang melayani pengguna Indonesia memenuhi standar pelindungan anak, termasuk verifikasi usia dan pembatasan interaksi berisiko.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional tanpa terkecuali.
"Roblox dan platform global lainnya memiliki ruang untuk berkembang di Indonesia, tetapi kehadiran tersebut berjalan bersama kewajiban memenuhi regulasi nasional. Ketentuan yang berlaku perlu diterapkan secara konsisten kepada seluruh platform," tegas Meutya, dalam keterangan resmi Komdigi.
Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah proteksi yang telah diluncurkan Roblox, seperti teknologi perkiraan usia berbasis pemindaian wajah (facial age estimation), pembatasan fitur komunikasi anak, serta kehadiran Roblox Kids dan Roblox Select. Meski begitu, Komdigi menilai verifikasi usia untuk pengguna di bawah 16 tahun masih perlu ditingkatkan.
Edwin Hidayat Abdullah menambahkan aspek keamanan anak harus dirancang sejak awal pengembangan produk (safety-by-design), bukan sekadar penanganan reaktif setelah masalah timbul. Pendekatan ini menuntut platform mengantisipasi risiko sebelum berdampak ke pengguna.
Implementasi safety-by-design pada Roblox mencakup tiga hal utama. Pembatasan interaksi, yakni membatasi obrolan anak dengan pengguna tak dikenal secara ketat. Pencegahan celah off-platform, yaitu mencegah alih obrolan dari dalam game ke saluran perpesanan luar yang sulit diawasi orang tua. Deteksi dini risiko, dengan mengembangkan sistem cerdas yang mampu mengenali dan menghentikan perilaku berisiko sejak awal.
Merespons desakan pemerintah Indonesia, Co-Founder sekaligus CEO Roblox David Baszucki menyatakan kesiapan pihaknya menyesuaikan platform dengan aturan hukum yang berlaku di Tanah Air.
"Kami terus menyesuaikan pengembangan produk agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia," kata David Baszucki.
Guna memastikan kepatuhan berjalan nyata, Komdigi mewajibkan Roblox menyampaikan laporan pelaksanaan PP TUNAS secara berkala dan terukur. Langkah ini diharapkan menciptakan kepastian regulasi bagi industri sekaligus memberikan jaminan rasa aman bagi orang tua dan anak-anak di Indonesia.
Bagi pelaku industri digital, desakan ke Roblox menjadi sinyal bahwa pemerintah semakin konsisten menuntut kehadiran fisik dan kepatuhan regulasi dari platform global. Investor dan startup lokal perlu mencermati arah kebijakan ini karena berpotensi menjadi preseden bagi platform asing lain yang beroperasi di pasar Indonesia.