SAMARINDA — Joha Fajal menyampaikan hal itu melalui sambungan seluler, Selasa (20/10/2026), menanggapi banyaknya aspirasi pembangunan yang disampaikan warga dalam kegiatan reses anggota dewan. Menurut dia, reses bukan pintu masuk tunggal bagi usulan warga ke dalam dokumen perencanaan pemerintah kota.
Ia menjelaskan, usulan yang sudah tercatat di Musrenbang melalui RT lebih mudah diperjuangkan saat reses. Sebaliknya, usulan yang baru muncul di forum reses tanpa jejak administrasi akan berbenturan dengan sistem penginputan daerah.
Joha menyebut SIPD menjadi titik penentu apakah sebuah aspirasi bisa diproses atau tidak. Sistem itu hanya menerima usulan yang sudah melewati tahapan perencanaan di tingkat bawah.
"Apabila data sudah dimasukkan di Musrenbang melalui RT, kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui reses. Kalau tidak masuk, ketika kita melakukan penginputan atas dasar aspirasi masyarakat, itu akan tertolak di SIPD," ujar Joha.
Karena itu, ia menilai kegiatan reses tidak cukup berhenti sebagai wadah penyerapan aspirasi. Forum itu sekaligus menjadi ruang edukasi bagi warga soal prosedur pengusulan pembangunan yang berlaku di Samarinda.
Joha mengungkapkan masih ada warga yang beranggapan usulan langsung kepada anggota DPRD saat reses sudah cukup untuk memastikan program dibangun. Padahal, usulan itu masih harus melewati proses perencanaan, penyesuaian program, hingga penganggaran.
Kondisi tersebut, menurut dia, kerap menimbulkan kesalahpahaman ketika masyarakat mempertanyakan tindak lanjut usulan yang belum dapat diproses. Warga menilai usulan sudah disampaikan, sementara pemerintah daerah belum menerimanya dalam dokumen perencanaan.
"Masyarakat perlu memahami bahwa aspirasi yang disampaikan saat reses tetap harus disesuaikan dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah," kata Joha.
Meski menekankan jalur administrasi, Joha menegaskan reses tetap menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk mendengarkan persoalan warga secara langsung. Anggota dewan bisa menghimpun masukan soal infrastruktur, fasilitas umum, dan peningkatan pelayanan publik.
Namun, tindak lanjut setiap aspirasi tetap bergantung pada kesesuaian dengan prosedur perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Joha meminta warga mendahulukan pencatatan usulan di RT dan Musrenbang agar perjuangan di tingkat dewan punya pijakan administratif.
"Penyampaian aspirasi merupakan langkah awal. Masyarakat juga perlu memastikan usulannya mengikuti jalur perencanaan agar dapat diproses sesuai ketentuan," jelasnya.
"Reses tetap menjadi sarana untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, tetapi prosesnya harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah daerah," pungkas Joha.