SAMARINDA — Rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyoroti dua persoalan utama: ketersediaan dan harga komoditas cabai, serta indikasi modus pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU. Saefuddin menilai keduanya perlu perhatian serius demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain perangkat daerah, rapat itu melibatkan BUMD dan instansi terkait. Fokusnya menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, dan memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda Nadya Turisna memaparkan sejumlah komoditas masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP). Beras premium merek Bengawan, misalnya, mencapai Rp17.500 per kilogram dari HET Rp15.400 per kilogram.
Harga cabai segar di pasar tradisional melonjak akibat kendala distribusi. Rata-rata cabai tiung menembus Rp91.300 per kilogram dan cabai keriting Rp91.000 per kilogram. Cabai merah besar berada di Rp73.500 per kilogram, sedangkan cabai rawit berfluktuasi pada kisaran Rp80.000 hingga Rp88.500 per kilogram.
Di sisi pasokan, stok beras di Samarinda tercatat 5.839 ton dan diperkirakan cukup untuk enam bulan ke depan. Minyak goreng aman untuk empat bulan, sedangkan daging sapi dan telur ayam tersedia untuk dua hingga tiga bulan.
Perusda Varia Niaga melaporkan stok ayam beku delapan ton dengan tambahan pesanan 30 ton, bebek 2,5 ton, ikan bandeng 45 ton, serta telur omega 17.000 butir. BUMD itu juga menjajaki pasokan beras medium dari Lamongan dan Sulawesi.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Samarinda menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Kegiatan dijadwalkan pada Rabu (21/10) di Kelurahan Loa Buah, bekerja sama dengan Perum Bulog dan difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim.
Perwakilan Pertamina Depot Samarinda menjelaskan disparitas harga menjadi pemicu utama antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Selisih harga membuat konsumen bermigrasi dari Pertamax ke BBM bersubsidi, sehingga konsumsi Pertalite dan Biosolar melonjak 9,6 persen.
Kondisi itu diperparah pemangkasan kuota tahunan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Usulan kuota Kaltim sebesar 1.034.972 kiloliter hanya disetujui separuhnya, yakni 508.400 kiloliter untuk tahun 2026.
Sebagai solusi jangka pendek, Pertamina menerapkan operasional 24 jam di SPBU Kusuma Bangsa, Slamet Riyadi, dan Wahid Hasyim. Layanan serupa direncanakan di kawasan Sungai Siring, sementara penambahan nozzle akan dilakukan di SPBU Rapak Indah dan Kebaktian.
Pertamina menemukan indikasi penyalahgunaan berupa pengisian BBM berulang oleh sejumlah kendaraan tak berhak atau "pengetap". Volume pengisiannya sekitar 25–60 liter per hari.
"Jika berlangsung tiga sampai empat hari berturut-turut, ini patut dicermati sebagai modus. Saya minta data kendaraan tersebut diidentifikasi untuk pemantauan bersama di lapangan agar distribusi adil bagi seluruh masyarakat," tegas Saefuddin.
Ia meminta Dinas Perhubungan dan kepolisian mengidentifikasi data kendaraan tersebut untuk pemantauan langsung. Seluruh evaluasi diharapkan ditindaklanjuti terkoordinasi oleh masing-masing instansi guna memastikan kestabilan harga pokok dan mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
BMKG Samarinda melaporkan kualitas udara sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran asap dan titik panas dari arah selatan. Awal musim hujan diprakirakan mundur sekitar satu bulan ke awal atau pertengahan November 2026.
Merespons kondisi cuaca tersebut, Saefuddin mendorong Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) lebih aktif mendampingi petani. Tujuannya menjaga kesinambungan produksi cabai lokal di tengah tekanan harga dan distribusi yang belum stabil.