SAMARINDA — Pimpinan DPRD Kalimantan Timur menjadwalkan rapat konsultasi guna membahas tuntutan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kalimantan Timur pada Senin (4/5/2026) pukul 17.00 WITA. Pertemuan di Gedung D Lantai VI ini merespons gelombang protes warga yang menyoroti transparansi anggaran daerah.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengundang seluruh pimpinan fraksi, komisi, hingga badan kelengkapan dewan dalam agenda krusial tersebut. Rapat ini menjadi tindak lanjut resmi setelah ribuan massa melakukan aksi besar-besaran pada 21 April 2026 lalu.
Agenda Rapat Konsultasi Bahas Transparansi Anggaran 2026
Surat undangan tertanggal 30 April 2026 yang diteken Ketua DPRD Kaltim mengklasifikasikan pertemuan ini sebagai agenda penting. Seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) diminta hadir untuk merumuskan sikap legislatif terhadap poin-poin tuntutan demonstran.
"Ini rapat konsultasi," kata Hasanuddin Mas’ud.
Selain membahas poin tuntutan massa, pertemuan ini juga akan menyisir sejumlah isu strategis lain yang dianggap mendesak bagi jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. Kehadiran pimpinan Bapemperda hingga Badan Kehormatan menunjukkan keseriusan dewan dalam menyikapi mosi tidak percaya dari masyarakat.
Massa Tuntut Audit Total Kebijakan Pemprov Kaltim
Aksi yang berlangsung pada 21 April 2026 melibatkan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat di Samarinda. Mereka mendesak adanya audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak transparan.
Massa menyoroti penurunan APBD 2026 yang justru diiringi dengan kebijakan belanja yang dianggap boros. Salah satu poin krusial yang diprotes adalah pengadaan mobil dinas baru serta renovasi rumah dinas yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah.
Demonstran menyerukan penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi. Mereka menilai transparansi anggaran menjadi harga mati di tengah kondisi ekonomi daerah yang sedang mengalami kontraksi.
Bagaimana Respons Legislatif Terhadap Pemborosan Anggaran?
Isu pemborosan anggaran menjadi pemantik utama kemarahan publik dalam aksi tersebut. Masyarakat mempertanyakan urgensi renovasi fasilitas pejabat saat banyak sektor pelayanan publik lain di Kalimantan Timur membutuhkan suntikan dana lebih besar.
Legislator kini berada di bawah tekanan untuk memberikan jawaban konkret atas dugaan ketimpangan alokasi anggaran tersebut. Rapat yang digelar hingga malam hari ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi atau langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak eksekutif.
Pertemuan pimpinan dewan akan menentukan langkah DPRD Kaltim selanjutnya dalam merespons aspirasi mahasiswa. Hasil konsultasi ini nantinya bakal menjadi dasar pengambilan keputusan formal untuk memanggil pihak-pihak terkait di pemerintahan provinsi.
