SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan kinerja ekonomi terbaik di Kalimantan. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Samarinda membawa pulang dua trofi Terbaik I untuk kategori pembiayaan kreatif (creative financing) dan pengendalian inflasi.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima langsung penghargaan tersebut di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan. Menurutnya, pengakuan nasional ini merupakan buah dari transformasi tata kelola pemerintahan yang kini lebih berbasis data dan responsif terhadap dinamika lapangan.
"Ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah kota dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong inovasi pembiayaan pembangunan," ujar Andi Harun usai menerima penghargaan, Selasa (5/5/2026).
Strategi Creative Financing: Tekan Ketergantungan pada APBD
Salah satu poin krusial yang membawa Samarinda unggul adalah keberanian melakukan terobosan fiskal. Pemkot tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai proyek strategis, melainkan membuka ruang bagi skema pembiayaan alternatif.
Andi Harun menjelaskan bahwa pola pikir birokrasi mulai bergeser untuk mencari sumber pendanaan yang lebih fleksibel. Hal ini dilakukan demi mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani ruang fiskal daerah secara berlebihan.
"Ini menjadi budaya baru, bagaimana pemerintah tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga mencari alternatif pembiayaan lain secara kreatif," tegasnya.
Bagaimana Peran BUMD dan Skema KPBU di Samarinda?
Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi pilar utama dalam strategi pembiayaan kreatif ini. Pemkot mendorong penyehatan bisnis di tubuh perusahaan daerah agar mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, selain menjalankan fungsi pelayanan publik.
Andi Harun menekankan bahwa BUMD di Samarinda kini dituntut untuk bekerja secara profesional dan kompetitif. Hasilnya, beberapa unit usaha mulai mencatatkan keuntungan yang kemudian diputar kembali untuk pembangunan kota.
"BUMD tidak boleh rugi. Selain menjalankan fungsi pelayanan publik, mereka juga harus sehat secara bisnis. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai menghasilkan keuntungan yang signifikan," ungkap Andi.
Selain BUMD, Pemkot tengah mematangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diproyeksikan untuk membangun fasilitas publik skala besar, termasuk sektor kesehatan.
"Ke depan, pembangunan rumah sakit akan kita dorong melalui skema kerja sama ini, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pembiayaan," tambahnya.
Menjaga Daya Beli Warga Lewat Pengendalian Inflasi
Di sisi lain, keberhasilan mengendalikan inflasi menjadi indikator terjaganya daya beli masyarakat Samarinda. Sinergi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbukti efektif meredam gejolak harga pangan di pasar-pasar lokal.
Langkah konkret yang dilakukan meliputi pemantauan harga harian secara ketat, pelaksanaan operasi pasar secara berkala, hingga memastikan rantai distribusi barang pokok tidak terhambat. Pola kolaboratif ini dianggap sebagai kunci stabilitas ekonomi daerah.
Andi Harun menutup dengan pernyataan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi di atas kertas, melainkan pengingat untuk terus meningkatkan pelayanan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi syarat mutlak agar kebijakan yang diambil memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga Samarinda.
