SAMARINDA — Memasuki tahun kelima pelaksanaannya, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kota Samarinda dinilai perlu dievaluasi. Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mendorong agar alokasi anggaran lebih fleksibel dan tidak lagi menggunakan pola seragam di seluruh wilayah.
Karakteristik RT Berbeda, Anggaran Tak Bisa Disamakan
Deni menegaskan bahwa setiap RT memiliki kebutuhan yang berbeda. Ia mencontohkan kawasan tempat tinggalnya yang berada di bantaran sungai, di mana infrastruktur seperti jalan sudah relatif memadai.
“Di wilayah saya tidak ada lagi jalan yang harus dibangun atau diperbaiki. Karena itu saya mengusulkan agar porsi pemberdayaan bisa ditingkatkan menjadi sekitar 60 sampai 70 persen,” ujarnya.
Anggaran Infrastruktur Dominan, Pemberdayaan Minim
Selama ini, kata Deni, penggunaan dana Probebaya lebih banyak terserap untuk proyek fisik. Padahal, sejumlah wilayah sudah tidak lagi membutuhkan pembangunan besar-besaran. Menurutnya, pola ini perlu segera diubah agar manfaat program lebih optimal.
“Karakteristik setiap RT berbeda. RT yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan, sehingga perlu ada penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pelatihan Keterampilan Dinilai Lebih Berkelanjutan
Deni menilai program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan pembangunan fisik yang sifatnya sekali jadi.
“Yang bisa kita wariskan kepada anak cucu bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kemampuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi terhadap Probebaya dapat menghasilkan skema yang lebih fleksibel. Dengan begitu, alokasi anggaran di setiap RT benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan menggunakan pola yang sama di seluruh wilayah.
