BALIKPAPAN — Tiga jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan masih lowong dan akan diisi melalui mekanisme Manajemen Talenta. Wali Kota Rahmad Mas'ud memastikan pengisian itu tidak dilakukan asal-asalan, melainkan berdasarkan pemetaan kompetensi dan potensi ASN.
Posisi yang belum terisi adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), Sekretaris DPRD (Sekwan), dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Rahmad mengatakan tim kepegawaian masih menyaring kandidat yang masuk dalam kategori Box 7, Box 8, dan Box 9 sesuai hasil asesmen talenta.
Manajemen Talenta: Bukan Sekadar Mutasi
Rahmad menjelaskan, mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemkot Balikpapan bukan semata pergeseran posisi, melainkan strategi menempatkan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Sistem Manajemen Talenta dipilih agar proses promosi lebih objektif dan transparan.
"Manajemen Talenta merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menempatkan kompetensi dan kinerja sebagai dasar promosi jabatan. Dengan sistem ini, proses pengisian jabatan menjadi lebih objektif, transparan, dan mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas terbaik," ujar Rahmad dalam pernyataan, Minggu (26/7/2026).
Dua Pejabat Baru Dilantik
Dalam pelantikan terbaru, Elizabeth dipercaya menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Hukum Setda Balikpapan. Sementara itu, Neny Dwi Winahyu yang sebelumnya Staf Ahli Wali Kota kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Rahmad menegaskan bahwa mutasi dan rotasi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. "Mutasi dan rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang memang telah direncanakan. Ada pejabat yang bergeser untuk memperkuat organisasi, sekaligus mengisi sejumlah posisi yang sebelumnya masih kosong," katanya.
Harapan: Pelayanan Publik Makin Optimal
Kepala daerah berharap penyegaran birokrasi ini mampu meningkatkan efektivitas seluruh perangkat daerah. Pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensi diyakini akan mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
"Harapan kami, seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal setelah penyegaran ini. Yang paling utama adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan program pembangunan dapat berjalan sesuai target," tegas Rahmad.
Proses pengisian tiga jabatan yang masih kosong akan berjalan sesuai tahapan dan ketentuan. Pemkot tidak ingin terburu-buru, melainkan memastikan pejabat terpilih benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan kota.
