SAMARINDA — Rencana pembangunan jalur kereta api yang membentang dari Balikpapan hingga Berau di Kalimantan Timur memasuki babak baru setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto turun. Pemerintah provinsi menegaskan proyek ini bukan sekadar wacana, melainkan kelanjutan janji politik yang sudah dirancang sejak masa kampanye Pilkada lalu.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut sambungan rel nantinya tidak hanya melayani warga, tetapi juga menjadi tulang punggung logistik industri. Ia optimistis proyek ini bakal menarik minat investor swasta untuk ikut membiayai pembangunan.
Jalur Rel Akan Menghubungkan IKN, Balikpapan, hingga Berau
Seno Aji mengungkapkan desain awal jalur kereta api telah disusun untuk menghubungkan Samarinda, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Balikpapan. Setelah itu, jalur diperpanjang ke arah utara menuju Bontang dan berakhir di Berau.
"Dari awal kami pada saat kampanye waktu itu kita sudah merencanakan untuk membuat kereta api dari Samarinda, IKN ke Balikpapan. Kemudian diperpanjang lebih jauh lagi dari Bontang, hingga Berau," ungkap politikus Partai Gerindra itu kepada wartawan, Kamis (6/8).
Menurutnya, keberadaan moda transportasi massal berbasis rel ini akan menekan biaya logistik secara signifikan. "Yang pertama akan memudahkan logistik, yang kedua transportasi menjadi lebih murah. Nah ini yang kita harapkan segera bisa terjadi di Kaltim," tuturnya.
JATAM dan Akademisi Sebut Proyek Menguntungkan Korporasi Tambang
Di sisi lain, gelombang penolakan datang dari kelompok masyarakat sipil. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), DPRD Kaltim, hingga akademisi Universitas Mulawarman kompak menyuarakan kritik. Mereka menilai proyek ini sarat kepentingan korporasi batu bara dan perkebunan sawit, bukan semata untuk kepentingan publik.
Kekhawatiran utama yang disuarakan adalah potensi percepatan kerusakan lingkungan dan memicu konflik agraria baru di tengah masifnya pengerukan sumber daya alam. Saat dikonfirmasi mengenai rentetan kritik tersebut, Seno Aji menanggapinya dengan santai.
"Saya pikir enggak ada masalah selama kita bisa kontrol RKB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) kemudian mereka bisa menggunakan yang baik enggak ada masalah bagi Kaltim. Intinya trennya positif aja," pungkas Seno Aji.
Pengawasan RKB Jadi Kunci Jawaban Pemprov atas Kritik Ekologis
Pernyataan Wagub tersebut menegaskan posisi Pemprov Kaltim yang tidak bergeming. Pemerintah daerah meyakini instrumen pengawasan seperti RKB cukup ampuh untuk memastikan perusahaan yang nantinya terlibat tetap mematuhi aturan lingkungan.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada kepastian skema pendanaan dan badan usaha yang akan ditunjuk untuk menggarap proyek strategis nasional tersebut. Pemprov berharap daya tarik proyek ini mampu mendatangkan dana segar dari pihak swasta tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Proyek kereta api ini sebelumnya sempat menjadi perbincangan hangat karena dinilai sebagai solusi atas mahalnya biaya distribusi di Kalimantan Timur. Namun, tanpa kajian lingkungan yang transparan, para penolak menilai proyek ini hanya akan memperlebar celah eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang sudah kritis.
