TENGGARONG — Pernyataan itu disampaikan Husni Fahruddin usai melakukan kunjungan kerja ke wilayah hulu Kaltim beberapa waktu terakhir. Menurutnya, perbaikan signifikan terlihat di sepanjang jalur strategis yang selama ini menjadi penentu mobilitas warga dan distribusi logistik antar dua kabupaten itu.
"Belum lama ini saya ke Mahulu, jalannya sudah cukup bagus," ujar Husni saat ditemui di Hotel Grand Elty Tenggarong, Senin (31/8/2026). Puluhan Jembatan Baru jadi Penopang Konektivitas
Politikus daerah pemilihan Kukar ini menegaskan, perbaikan jalan tersebut merupakan hasil konsistensi pemerintah provinsi dalam mengelola aset jalan berstatus provinsi. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud disebut serius menuntaskan persoalan infrastruktur di wilayah yang selama ini terisolasi.
Husni menambahkan, pembangunan tidak berhenti pada pengaspalan badan jalan. Sejumlah jembatan penghubung juga telah didirikan untuk memangkas waktu tempuh yang sebelumnya memakan berjam-jam.
"Ada puluhan jembatan yang sudah dibangun," tegasnya. Infrastruktur Berjalan, Pendidikan Tak Terlupakan
Di luar urusan pembangunan fisik, Husni menyoroti keberhasilan program di bidang sumber daya manusia. Ia mencontohkan beasiswa Gratispol yang dinilai telah meringankan beban ribuan mahasiswa Kaltim.
"Sudah ratusan ribu mahasiswa yang terbantu dengan hadirnya program Gratispol di Kaltim," terangnya. Efisiensi Pusat, Realita Anggaran di Bawah Tekanan
Di tengah capaian itu, Husni mengakui pemerintah tengah menghadapi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. APBD Kaltim pada tahun ini merosot tajam dari sebelumnya Rp 24 triliun menjadi sekitar Rp 12 triliun. Meski begitu, ia memastikan pembangunan di kabupaten dan kota tetap berjalan.
Menghadapi kondisi tersebut, Husni mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk lebih gencar menjalin komunikasi dengan Pemprov Kaltim. Ia mencontohkan Bontang dan Kutai Timur yang rutin berkoordinasi terkait usulan pembangunan, sehingga mendapat perhatian lebih.
"Sepengetahuan saya, perwakilan Kukar masih minim melakukan komunikasi dan koordinasi terkait pembangunan," jelasnya. Kukar Masih Menunggu Pencairan Bankeu
Catatan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar menunjukkan, alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim untuk Kukar pada APBD 2026 sebesar Rp 50 miliar. Kepala BPKAD Kukar, Sukoco, menyebut tahap pertama sebesar Rp 12 miliar telah direalisasikan.
"Setelah LPJ tahap satu selesai, akan terealisasi lagi pencairan tahap dua," ujarnya.
