SAMARINDA — Rekapitulasi kejadian karhutla Provinsi Kaltim mencatat total area terbakar 8.516,68 hektare, sementara luas indikatif lahan terbakar pada laporan harian Posko Siaga Darurat Bencana Karhutla mencapai 2.715,76 hektare. Pantauan satelit pada 11 Oktober 2026 mendeteksi 124 titik hotspot, dengan sembilan titik firespot berkepercayaan tinggi tersebar di Paser tiga titik, Samarinda tiga titik, Penajam Paser Utara dua titik, dan Balikpapan satu titik.
Dampak karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Parameter ISPU PM2.5 di Kaltim secara umum menunjukkan kategori tidak sehat, sehingga risiko paparan asap terhadap warga ikut menjadi perhatian dalam penanganan bencana musim kemarau ini.
Operasi Pemadaman Berhasil Padamkan 10,41 Hektare
Operasi pemadaman pada 11 Oktober menunjukkan hasil positif. Satgas Darat memadamkan lahan seluas 10,41 hektare dari sembilan titik firespot yang ditangani di Paser, Samarinda, PPU, dan Balikpapan, tanpa menyisakan lahan terbakar dari sasaran operasi hari itu.
Operasi tersebut didukung 11.711 personel Satgas Darat dari unsur Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan instansi terkait lainnya.
Syafruddin: Kita Enggak Bisa Tipu-Tipu
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan kondisi di lapangan tidak bisa ditutupi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah. Ia berbicara di Samarinda dalam kunjungan yang tidak disebutkan tanggalnya secara rinci.
"Saya harus akui penanganan karhutla hari ini belum dikategorikan maksimal, faktanya kan masih banyak kebakaran. Artinya kita enggak bisa bohong-bohonglah, kita enggak bisa tipu-tipu, rakyat sudah tahu," kata Syafruddin.
Menurut dia, luas kebakaran yang terjadi berada di luar perkiraan pemerintah sehingga alokasi anggaran penanganannya dinilai masih terbatas. Komisi XII DPR RI bersama komisi lainnya telah membahas langkah mitigasi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kaltim, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
"Karhutla hari ini kan di luar dugaan semua. Pemerintah itu tidak pernah menduga bahwa ada karhutla yang luas seperti hari ini. Nah, sehingga alokasi anggaran untuk penanggulangan karhutla itu kan sedikit," ujarnya.
Tambahan Anggaran APBN 2027 dan Badan Gambut
Pemerintah menyiapkan penambahan anggaran penanganan karhutla dalam APBN 2027. Syafruddin memastikan ada peningkatan alokasi, meski belum menyebutkan nominal tambahan yang disiapkan.
"Yang pasti ada peningkatan. Sehingga penanganannya langkah-langkah mitigasinya jelas, dan pihak-pihak yang menangani karhutla itu memiliki alokasi anggaran yang maksimal," katanya.
Selain anggaran, pemerintah tengah menyusun pembentukan Badan Gambut dan Karhutla. Syafruddin menilai selama ini belum ada badan khusus yang secara spesifik berfokus menangani kedua persoalan tersebut.
"Pemerintah serius. Pak Prabowo sungguh-sungguh untuk menangani karhutla ini. Apa kesungguhannya, adalah akan segera membentuk yang namanya Badan Gambut dan Karhutla," kata Syafruddin.
Ia menyebut pembentukan badan tersebut sebagai langkah konkret untuk memperkuat penanganan karhutla di Indonesia. Penanganan saat ini melibatkan BPBD, BNPB, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Syafruddin juga menyinggung dampak karhutla yang memicu keluhan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, akibat asap yang ditimbulkan.
"Karena kita malu, negara tetangga komplain, dampak dari karhutla ini," pungkasnya.
