SAMARINDA — Andi Harun mendorong pembenahan sistem pengelolaan pemerintahan melalui Corporate University agar persoalan yang berulang, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat dicegah sejak tahap perencanaan. Menurutnya, opini WTP hanyalah ukuran kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
“WTP itu tidak menjamin bahwa di dalam proses pelaksanaan APBD kita tidak bermasalah,” tegas Andi Harun dalam kegiatan Anugerah ASN Kota Samarinda Tahun 2025 dan launching Corporate University Pemkot Samarinda, Kamis, 3 September 2026.
Ruang Pemeriksaan di Luar Opini WTP
Wali Kota dua periode ini menjelaskan, ada persoalan lain dalam proses pelaksanaan anggaran yang memiliki ruang pemeriksaan dan penanganan tersendiri. Ia mencontohkan potensi mark-up harga maupun perencanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, dua hal tersebut tidak selalu terlihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan yang menghasilkan opini WTP. Karena itu, temuan yang muncul berulang setiap tahun harus dievaluasi serius agar tidak terus terjadi.
Corporate University Tak Hanya Berisi Materi Teori
Andi Harun berharap Corporate University tidak hanya diisi dengan learning catalog atau daftar materi pembelajaran. Sistem tersebut juga harus memuat objective catalog—kumpulan persoalan nyata yang sedang dihadapi pemerintah kota.
“Tidak boleh hanya sekadar berisi tentang learning catalog, tapi juga harus berisi tentang objective catalog masalah-masalah yang dihadapi kota,” jelasnya.
Melalui pendekatan ini, aparatur sipil negara (ASN) dilibatkan untuk membahas dan mencari solusi atas persoalan aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembelajaran tidak berhenti pada teori, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem kerja yang konkret.
Integrasi APBD, DPA, dan Pengadaan Barang
Andi Harun mendorong terbangunnya sistem terintegrasi sejak proses penyusunan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga tahapan pengadaan barang dan jasa. Integrasi ini diperlukan agar proses penganggaran tidak berjalan terpisah dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Dia mencontohkan masih sering munculnya usulan pengadaan yang masuk di tengah proses penganggaran, tetapi belum didukung perencanaan yang memadai. Kondisi seperti inilah yang kemudian berpotensi memunculkan temuan di kemudian hari.
“Yang saya katakan tadi dengan core values, tidak boleh hanya sekadar berisi tentang learning catalog, tapi juga harus berisi tentang objective catalog masalah-masalah yang dihadapi kota,” pungkasnya.
