SAMARINDA — Rancangan awal itu memperlihatkan pendapatan asli daerah ditargetkan Rp1,30 triliun, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber lainnya diproyeksikan Rp2,15 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp14,03 miliar. Komposisi tersebut menandakan keuangan Samarinda pada 2027 masih bertumpu pada transfer.
Dari sisi belanja, Pemkot Samarinda mengalokasikan Rp2,99 triliun untuk belanja operasional. Belanja modal dirancang Rp437,98 miliar, sedangkan belanja tidak terduga Rp36,11 miliar. Totalnya menyentuh Rp3,46 triliun, sama dengan proyeksi pendapatan.
Andi Harun menyatakan angka dalam nota keuangan belum menjadi komposisi final APBD 2027. Pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah masih akan menentukan bentuk akhirnya.
Pemerintah daerah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi transfer ke daerah. Kondisi itu membuat Pemkot Samarinda tidak ingin menyusun target penerimaan terlalu optimistis. Ketidakpastian pendapatan transfer dari pusat maupun provinsi disebut tidak boleh menjadi dasar rencana belanja yang melampaui kemampuan riil.
"Kita harus cermat betul karena sebagaimana kita ketahui APBD kita itu mengalami efisiensi," kata Andi Harun.
Pengalaman penyusunan anggaran 2025 menjadi pelajaran tersendiri. Kala itu, penerimaan yang diproyeksikan tidak seluruhnya terealisasi sehingga memengaruhi kemampuan membiayai belanja yang sudah direncanakan.
Andi Harun menyebut sikap moderat dalam menyusun rencana menjadi pilihan yang lebih aman. Tujuannya agar APBD yang dihasilkan tetap sehat meski penerimaan tidak sesuai proyeksi awal.
"Lebih baik kita menyusun rencana yang moderat, tapi kemudian APBD-nya sehat," ujarnya.
Pemkot Samarinda juga tetap berupaya memperbesar kontribusi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Namun, ketergantungan pada transfer masih mendominasi struktur pendapatan 2027. Pembahasan RAPBD bersama DPRD akan menentukan apakah komposisi Rp3,46 triliun itu bertahan atau berubah sebelum ditetapkan.