SAMARINDA — Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Kaltim Bayuadi Hardiyanto menyatakan penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital terus meluas. Peningkatan jumlah pengguna maupun merchant QRIS disebut sebagai bagian dari perkembangan sistem pembayaran di daerah.
Kondisi itu sejalan dengan aktivitas ekonomi warga yang semakin mengarah pada transaksi nontunai. Perluasan QRIS menyasar pedagang kecil hingga usaha menengah di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim.
Selain QRIS, transaksi melalui sistem pembayaran bernilai besar dan ritel di Kaltim menunjukkan aktivitas cukup tinggi. Pada Juli 2026, nominal transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) tercatat Rp15,26 triliun dengan volume sekitar 6,73 ribu transaksi.
Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada periode yang sama mencapai Rp2,34 triliun dengan volume 47,78 ribu transaksi.
Bayuadi menilai perkembangan sistem pembayaran menjadi salah satu indikator penting untuk melihat aktivitas ekonomi daerah. Hal ini terutama seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai (SPNT) pada Juli 2026 mengalami kontraksi 18,19 persen secara nominal dibandingkan bulan sebelumnya. Dari sisi volume, transaksi SPNT juga turun 22,81 persen.
Penurunan itu terjadi di tengah pertumbuhan pengguna QRIS yang justru meningkat pada triwulan II 2026. Kedua data berasal dari periode pencatatan yang berbeda, sehingga tidak bisa dibandingkan langsung.
Peredaran uang kartal di Kaltim pada Juli 2026 mencatat posisi net outflow sebesar Rp423,3 miliar. Artinya, jumlah uang kartal yang keluar dari Kaltim lebih besar dibandingkan uang yang masuk melalui sistem perbankan.
"Bank Indonesia terus mendorong ekosistem pembayaran yang aman, efisien dan inklusif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan aktivitas ekonomi di daerah," kata Bayuadi.
Ia menambahkan perluasan penggunaan QRIS menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong transformasi transaksi masyarakat menuju sistem pembayaran yang lebih cepat dan praktis.
"Perkembangan tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital terus meluas," ujar Bayuadi.