UJOH BILANG — Devung Paran menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati Mahulu, baru-baru ini. Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, harus menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Peringatan Hari Lahir Pancasila jangan hanya jadi kegiatan seremonial. Implementasinya harus nyata, salah satunya melalui APBD yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Devung Paran dalam sambutannya.
Apa yang Dimaksud APBD Berpihak ke Rakyat?
Menurut Devung, APBD yang berpihak pada rakyat adalah anggaran yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar warga Mahulu. Ia mencontohkan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai prioritas yang harus didanai secara memadai.
“Dana desa dan alokasi dari APBD harus tepat sasaran. Jangan sampai ada program yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kampung-kampung,” tegas politisi tersebut.
Tekanan pada Pemerintah Daerah
Pernyataan Devung Paran ini menjadi tekanan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Mahulu. Sebagai mitra kerja eksekutif, DPRD akan mengawal ketat setiap pos anggaran yang diajukan dalam Rancangan APBD Perubahan maupun APBD induk ke depan.
“Kami di DPRD akan memastikan tidak ada kebocoran atau kegiatan yang tidak prioritas. Setiap rupiah dari APBD harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Pancasila sebagai Landasan Kebijakan Daerah
Devung Paran juga mengingatkan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Mahulu harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja. Bukan hanya pada saat upacara, melainkan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia berharap momentum Hari Lahir Pancasila mampu menyatukan visi antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Mahulu yang lebih maju dan berkeadilan.
Apa Langkah Selanjutnya?
DPRD Mahulu berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam waktu dekat. Rapat ini akan membahas secara detail alokasi anggaran untuk program-program yang dinilai prioritas dan berdampak langsung ke masyarakat.
