SENDAWAR — Kepala Badan Kesbangpol Kutai Barat Suwito menyampaikan laporan bahwa forum dialog itu dirancang sebagai ruang komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Menurutnya, hubungan kemitraan yang erat menjadi prasyarat terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Peserta yang hadir mencakup perwakilan Satpol PP, Kodim 0912/Kutai Barat, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta pimpinan dan tokoh dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Kehadiran lintas instansi itu menandai bahwa penanganan potensi konflik di daerah tidak berdiri di satu sektor saja.
Nilai Sempekat Jadi Fondasi Pembangunan Daerah
Mewakili Bupati Kutai Barat, Nanang menegaskan bahwa nilai Sempekat yang mencakup persatuan, mufakat, dan gotong royong punya arti penting bagi masyarakat setempat. Nilai itu, menurutnya, menjadi fondasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
"Membangun Kutai Barat bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita membutuhkan komitmen yang dilandasi saling mendukung, saling menghargai, dan saling bersinergi. Ormas merupakan mitra strategis sekaligus jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat luas, baik dalam mengawal kebijakan pembangunan, menyampaikan aspirasi warga, maupun membentengi daerah dari potensi konflik," ucap Nanang.
Wakil bupati juga meminta pengurus dan anggota ormas aktif merawat keberagaman budaya serta memperkuat toleransi di tengah masyarakat. Keterlibatan ormas dinilai dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang sehat dan menyalurkan aspirasi warga tanpa memicu gesekan.
"Mari kita terus bergandengan tangan, melangkah bersama dengan satu tekad mewujudkan Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat," lanjutnya.
Polres Kutai Barat Buka Pintu Masukan dari Ormas
Kapolres Kutai Barat Haris Kurniawan menyatakan dukungan terhadap penguatan kemitraan pemerintah dan ormas. Ia menegaskan Polri terbuka terhadap masukan dan saran dari organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sikap itu memberi ormas saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi ke kepolisian, bukan hanya ke pemerintah daerah. Bagi warga, jalur komunikasi semacam ini memperpendek jarak antara keluhan di tingkat kampung dan pengambil keputusan di tingkat kabupaten.
Modal Sosial untuk Antisipasi Konflik
Melalui Coffee Morning Sempekat, Pemkab Kutai Barat berharap kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan semakin kuat. Kemitraan itu diharapkan menjadi modal sosial untuk menjaga persatuan, mengantisipasi potensi konflik, serta mendukung pembangunan daerah yang aman, harmonis, dan berkelanjutan.
Forum serupa dinilai relevan menjelang tahapan politik daerah yang kerap memanaskan suasana di tingkat akar rumput. Dengan 30 ormas duduk dalam satu ruang bersama Forkopimda, pemerintah daerah memiliki kanal koordinasi yang lebih rapat untuk mendeteksi dini potensi gesekan di masyarakat.
