SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa struktur anggaran DP2KB saat ini sangat timpang. Dari total pagu Rp10 miliar untuk tahun 2026, porsi terbesar justru habis untuk belanja pegawai dan operasional rutin, bukan untuk program strategis di lapangan.
"Sebagian besar APBD habis untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya. Akibatnya, keberlangsungan program unggulan di lapangan sangat bergantung pada kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat," ujar Puji di Samarinda, Selasa.
Kondisi 10 Balai Penyuluhan Kecamatan Memprihatinkan
Salah satu dampak langsung dari minimnya anggaran adalah rusaknya infrastruktur penunjang program kependudukan. Puji menyebut kantor utama DP2KB sudah sangat lama dan banyak bagian yang jebol. Kondisi serupa juga terjadi di 10 balai penyuluhan KB yang tersebar di setiap kecamatan.
"Kita ingin ada program Kampung KB Reborn dan integrasi satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa terwujud kalau tempat dan sekretariatnya saja tidak ada karena rusak berat?" tegasnya.
Program Gemas Terancam, Kader di Lapangan Tetap Maksimal
Program unggulan seperti Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah (Gemas) yang dinilai esensial untuk membangun ketahanan keluarga sejak dini juga terancam. Komisi IV mengapresiasi kinerja jajaran dinas hingga kader di akar rumput yang tetap berupaya maksimal meski dana terbatas.
"Kalau dibilang cukup, sebenarnya tidak cukup. Namun, dari laporan yang ada, mereka sudah berupaya maksimal dan semua program tetap berjalan," jelas Puji.
DPRD Minta Pemkot Tak Asal Bangun, Perlu Kajian Kebutuhan Riil
Menanggapi rencana revitalisasi fasilitas publik ke depan, DPRD mengingatkan pemerintah agar mendahului proyek fisik dengan kajian matang. Evaluasi terhadap kebutuhan riil di lapangan dan karakter masyarakat sekitar harus menjadi pertimbangan utama sebelum anggaran dikucurkan.
Langkah ini penting agar pembangunan gedung atau fasilitas pelayanan tidak berakhir menjadi bangunan yang sepi dan minim aktivitas. Pemerintah diharapkan hadir untuk memperkuat fasilitas yang memang sudah tumbuh dan dibutuhkan secara alami oleh masyarakat, sehingga penggunaan anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran dan efisien.
