BALIKPAPAN — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mulai memetakan kekuatan politik di Kalimantan Timur jauh sebelum Pemilu 2029 digelar. Dalam konsolidasi yang berlangsung di Balikpapan, partai berlambang garuda ini menargetkan mampu merebut minimal satu kursi DPR RI dari sepuluh kursi yang tersedia di provinsi penghasil migas dan batu bara tersebut.
Ketua DPD Hanura Kaltim Marsidik menyatakan seluruh pengurus cabang di kabupaten/kota telah berkomitmen merampungkan struktur kepengurusan hingga tingkat desa paling lambat pertengahan Oktober 2026. "Kaltim siap bertarung dan mengisi kursi di legislatif kabupaten, kota, maupun provinsi," ujarnya.
Konsolidasi Digelar di Lima Wilayah, Kaltim Jadi Prioritas
Langkah konsolidasi ini bukan tanpa persiapan. Sebelum menyambangi Balikpapan, DPP Hanura telah melakukan kegiatan serupa di Banten, Sumatera Utara, Batam, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Utara. Kaltim disebut sebagai salah satu wilayah strategis dalam konsolidasi nasional partai.
"Kami bertemu dengan seluruh pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD dari Partai Hanura se-Kaltim untuk memastikan proses konsolidasi berjalan sesuai jalur," kata Wakil Ketua Umum DPP Hanura Patrice Rio Capella di Balikpapan, Sabtu (22/8).
Patrice menegaskan partainya tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat administratif sebagai peserta pemilu. Penjaringan calon legislatif yang memiliki basis massa kuat di masing-masing daerah pemilihan juga mulai disiapkan sejak sekarang.
Porsi Bagi Hasil SDA Dinilai Timpang: "Daerah Cukup 20 Persen"
Di luar urusan internal partai, Hanura mengangkat persoalan struktural yang selama ini dikeluhkan daerah penghasil kekayaan alam. Patrice menyoroti skema pembagian hasil sumber daya alam dan transfer keuangan dari pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada daerah.
"Selama konsolidasi, kami menerima banyak keluhan tentang pembagian keuangan daerah yang dirasa tidak adil dan transfer daerah yang sering macet," tuturnya.
Menurut Patrice, ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran pusat harus dikurangi. Ia justru mengusulkan pembalikan proporsi bagi hasil, di mana daerah penghasil menerima porsi lebih besar dibandingkan pusat.
"Harusnya jangan dibalik, kekayaan diambil lalu daerah hanya diberi 20 persen. Seharusnya daerah dapat 80 persen dan pusat 20 persen," tegas Patrice.
Ia menambahkan, pemerataan ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam menjadi kunci menjaga kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persoalan ini dinilai krusial karena menyangkut pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang kerap tertinggal di wilayah penghasil komoditas.
Struktur Pengurus Ditargetkan Rampung Sebelum Oktober 2026
Di sisi organisasi, Hanura Kaltim tengah mengejar target penyelesaian administrasi kepengurusan. Marsidik menegaskan seluruh DPC di Kaltim telah sepakat menuntaskan penyusunan pengurus hingga tingkat desa paling lambat pertengahan Oktober 2026.
Dengan rampungnya struktur ini, partai berharap mesin politik di tingkat akar rumput sudah berjalan optimal jauh hari sebelum tahapan pemilu legislatif dimulai. Konsolidasi yang dilakukan saat ini diharapkan menjadi fondasi untuk menembus senayan melalui daerah pemilihan Kalimantan Timur.
