SAMARINDA — Data Pertamina mencatat penyaluran Pertalite di Samarinda naik 9,6 persen setelah harga Pertamax naik pada 10 Juni. Pergeseran konsumen itu diakui Purwadi memang terjadi, tetapi ia membaca angka tersebut sebagai cerminan tekanan ekonomi, bukan sekadar perpindahan pilihan bahan bakar.
Ketika gaji tidak naik sementara harga BBM naik, masyarakat mencari alternatif yang lebih murah. Permintaan Pertalite pun membludak.
"Gaji enggak pernah naik, tapi harga BBM naik, berarti kan mencari alternatif yang lebih murah," kata Purwadi kepada EksposKaltim, Sabtu (11/10/2026).
Migrasi Konsumen Tak Cukup Jelaskan Antrean Berulang
Bagi Purwadi, perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite hanya menjelaskan sebagian persoalan. Antrean yang terus berulang setiap hari dinilainya punya sebab lain di lapangan.
Ia menyoroti dugaan penyimpangan berupa penggunaan barcode berulang dan pembelian BBM memakai jeriken yang lolos pengawasan.
"'Kenakalan' dalam tanda kutip itu harus dibongkar. Saya baru pulang dari Jogja, di Jogja enggak ada yang ngantri. Ini ironi," ujarnya.
Dari pengamatan itu, Purwadi mengusulkan uji kebijakan: menghentikan sementara operasional Pertamini atau pengecer BBM selama enam bulan untuk melihat dampaknya terhadap antrean di SPBU.
"Coba 6 bulan Pertamini atau pengecer itu jangan boleh beroperasi. Bisa normal tuh, tes saja," katanya.
Gubernur, Wagub, dan Pertamina Buka Data yang Berbeda
Sorotan paling keras Purwadi diarahkan ke perbedaan keterangan antarpejabat soal kuota BBM. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sebelumnya menyebut realisasi kuota BBM subsidi sudah 10 persen di atas kuota yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan itu, menurut Purwadi, tidak sejalan dengan keterangan Wakil Gubernur maupun Pertamina Balikpapan.
"Statement Pak Gubernur sebelumnya beda dengan Pak Wagub. Beda lagi dengan Pertamina Balikpapan," ucapnya.
Kebingungan publik bertambah setelah Pertamina Samarinda menyebut data distribusi BBM sebagai informasi rahasia. Padahal Pertamina Balikpapan sebelumnya sempat membuka data kuota dan pasokan meski belum detail.
"Berarti kan Pertamina Balikpapan buka data itu, walaupun masih data mentah. Tiba-tiba Pertamina Samarinda ngomongnya data adalah rahasia, apa yang dirahasiakan?" katanya.
Dorong Audit Independen 5-10 Tahun ke Belakang
Purwadi menegaskan masyarakat berhak mendapat informasi soal pelayanan publik. Ketika penjelasan kuota, pasokan, dan distribusi tidak selaras, warga sulit menilai di mana akar masalahnya.
Ia mendorong Gubernur bersama DPRD dan bupati/wali kota membentuk tim audit independen untuk memeriksa tata kelola distribusi BBM Pertamina. Cakupan audit diminta tidak terbatas pada kasus terbaru, tetapi 5 hingga 10 tahun ke belakang.
Audit itu, katanya, harus didukung dokumen distribusi dan rekaman CCTV.
"Makanya saya berkali-kali bilang, harusnya diinisiasi Pak Gubernur, dengan DPR, dengan bupati/wali kota, bentuk tim audit independen buka tuh semua data, CCTV, apa segala macam," ujarnya.
Purwadi juga menyinggung temuan sekitar 1.000 kendaraan di Samarinda yang sebelumnya menjadi perhatian dalam persoalan BBM. Temuan itu dinilainya harus jadi bahan evaluasi pengawasan, bukan sekadar catatan.
"Jadi memang statement-nya harus sama antara pejabat A dengan pejabat B. Nanti pejabat A bilang ini, pejabat B bilang itu, beda-beda, publik jadi bingung mana yang bisa dipercaya," tutupnya.
