SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, melayangkan kritik keras terhadap lemahnya sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ia menilai, ketidakharmonisan ini mengakibatkan banyak program pembangunan berjalan sendiri-sendiri dan rawan tumpang tindih.
Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah program unggulan Pemprov Kaltim, yakni Gratispol dan Jospol. Syarifatul menegaskan bahwa program-program tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan kampanye atau jargon politik semata, melainkan harus dirasakan manfaatnya secara konkret oleh warga, terutama di wilayah pelosok.
Syarifatul mengungkapkan bahwa minimnya keterpaduan sejak tahap perencanaan sering kali memicu pemborosan anggaran daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, duplikasi kegiatan antara provinsi dan daerah dianggap sebagai kerugian besar bagi masyarakat.
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kaltim:
| Masalah Saat Ini | Dampak bagi Warga | Solusi yang Diusulkan |
|---|---|---|
| Lemah Sinkronisasi | Program Provinsi vs Daerah berjalan sendiri-sendiri. | Rakor rutin berkala antara Gubernur, Bappeda, dan DPRD. |
| Tumpang Tindih Anggaran | Pemborosan anggaran akibat duplikasi kegiatan. | Penentuan prioritas pembangunan yang terintegrasi. |
| Jargon Politik | Program "Gratispol" & "Jospol" belum maksimal di lapangan. | Dukungan lintas sektor dan keterbukaan pola kerja. |
Politikus Partai Golkar ini mendorong agar rapat koordinasi (Rakor) antara Gubernur, Bappeda, dan DPRD tidak hanya bersifat insidental atau dilakukan saat ada masalah saja. Ia menginginkan koordinasi tersebut menjadi agenda rutin yang terjadwal secara berkala.
“Rakor berkala akan sangat membantu memastikan program yang ada sinkron dengan kebutuhan daerah. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” jelas Syarifatul, Sabtu (21/2/2026).
Syarifatul mengingatkan bahwa kegagalan integrasi kebijakan akan memperlebar kesenjangan antara realisasi di perkotaan dan wilayah terpencil. Ia berharap pemerintah tidak hanya sukses memaparkan program di atas kertas, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang merata.
“Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas. Perlu kolaborasi dari semua pihak agar pelaksanaan ini bisa berjalan optimal dan nyata bagi masyarakat seluruh Kalimantan Timur,” pungkasnya.
