KALIMANTAN TIMUR — Menteri Tito memaparkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini menjadi kerangka bagi BNPP untuk menyelaraskan program pengelolaan perbatasan dengan delapan prioritas nasional dan 11 fokus pembangunan. Fokus tersebut mencakup penguatan SDM, digitalisasi tata kelola, hingga swasembada pangan, energi, dan air.
Belanja Operasional Mendominasi, Belanja Nonoperasional Minim
Dari pagu indikatif Rp213,92 miliar, mayoritas dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional pemeliharaan 15 PLBN. “Sementara alokasi belanja nonoperasional masih sangat terbatas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP secara optimal,” ujar Tito dalam forum tersebut.
Kondisi ini mendorong BNPP mengajukan tambahan Rp231,54 miliar, sehingga total usulan pagu menjadi Rp445,47 miliar. Tambahan itu direncanakan untuk percepatan pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, fasilitasi penyelesaian batas negara darat dan laut, serta penguatan sarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan.
15 PLBN Dioptimalkan, Rumah Tak Layak Huni Jadi Sasaran
Sejumlah program strategis telah disiapkan BNPP untuk tahun depan. Selain optimalisasi operasional 15 PLBN, BNPP akan memfasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di 34 kabupaten/kota kawasan perbatasan. Program lain mencakup pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di PLBN, pemberdayaan SDM perbatasan, dan dukungan pelayanan kesehatan bergerak.
BNPP juga menargetkan percepatan pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Lembaga ini berperan sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu, mendukung tujuh klaster dan 11 program kerja prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan wilayah perbatasan.
Penurunan Anggaran Jadi Sorotan di Tengah Target Besar
Pagu indikatif 2027 yang menyusut lebih dari setengah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat tersebut. Meski demikian, BNPP optimistis usulan tambahan anggaran dapat merealisasikan target pembangunan infrastruktur perbatasan yang tertunda, termasuk rehabilitasi PLBN yang sudah beroperasi lebih dari delapan tahun.
“Penguatan dukungan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di kawasan perbatasan,” kata Tito menambahkan. Pembahasan lanjutan antara BNPP dan Komisi II DPR akan menentukan nasib usulan tambahan tersebut dalam APBN 2027.
