KALIMANTAN TIMUR — Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria. Dasco menuturkan, diskusi berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan regulasi di sektor ekspor.
Poin Kunci: Transparansi dan Perizinan
Dua isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah tata kelola ekspor yang akan dijalankan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara, serta tata kelola sumber daya mineral dan energi di bawah Kementerian ESDM. “Kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi RI,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat.
Selain itu, DPR dan pemerintah juga membahas penyusunan aturan untuk mempercepat proses perizinan investasi. “Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi,” sambung Dasco.
Kekhawatiran Investor dan Perlunya Keterbukaan
Dasco menekankan, pembahasan mengenai tata kelola ekspor tidak boleh hanya berhenti di ruang rapat. Menurutnya, pemerintah dan DPR sepakat bahwa informasi mengenai kebijakan ini harus disampaikan secara terbuka kepada publik, terutama pelaku pasar dan investor. Hal ini dinilai krusial untuk menghindari misinterpretasi yang bisa mengganggu iklim investasi.
“Agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor, jelas dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor,” tandas politikus Partai Gerindra itu.
Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan suntikan modal asing. Dengan adanya kepastian regulasi dan transparansi tata kelola, diharapkan kepercayaan investor terhadap prospek bisnis di Indonesia, khususnya di sektor sumber daya alam, dapat meningkat.
Peran Danantara dalam Tata Kelola Ekspor
Kehadiran Dony Oskaria, COO Danantara Indonesia, dalam rapat tersebut menandakan peran strategis holding BUMN ini dalam mengelola ekspor komoditas. DSI, sebagai anak perusahaan Danantara, diproyeksikan menjadi ujung tombak dalam mengoordinasikan dan mengawasi tata niaga ekspor hasil bumi dan tambang. DPR meminta agar skema pengelolaan ini dirancang transparan agar tidak menimbulkan praktik monopoli atau ketidakpastian bagi eksportir swasta.
Rapat koordinasi ini menjadi sinyal bahwa DPR dan pemerintah tengah menyelaraskan visi untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih ramah dan efisien. Percepatan perizinan dan keterbukaan informasi menjadi dua pilar utama yang diyakini dapat mendorong realisasi investasi di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.
