KALIMANTAN TIMUR — Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan pihaknya menerima masukan dari mahasiswa dan masyarakat. Pemerintah, kata dia, berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
“Kami tentunya sangat berterima kasih atas masukan dan aspirasi mahasiswa dan masyarakat,” ujar Deni kepada Bloomberg Technoz, Sabtu (13/6/2026).
Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi "Menuju Indonesia Bangkrut"
BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi penyampaian pendapat bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" pada Jumat (12/6/2026). Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
- Pertama, menghentikan pemborosan APBN.
- Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Ketiga, menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil.
- Kelima, Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.
Respons Pemerintah: Evaluasi dan Sinergi dengan Aparat Hukum
Menanggapi tuntutan tersebut, Deni Surjantoro menjelaskan bahwa pemerintah tengah melaksanakan evaluasi program-program prioritas APBN. Tujuannya, agar belanja negara lebih efisien dan efektif.
“Pemerintah juga tengah melakukan perbaikan terhadap tata kelola,” kata Deni.
Ia menambahkan, Kemenkeu bersinergi dengan aparatur pengawasan dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas. Langkah ini disebut sebagai upaya perbaikan dari sisi pengawasan.
Program Prioritas yang Dikritik: Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa
Dua program yang menjadi sasaran kritik mahasiswa adalah Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keduanya merupakan program unggulan pemerintah yang memakan anggaran besar dalam APBN.
Mahasiswa menilai kedua program tersebut tidak mendesak di tengah tekanan harga kebutuhan pokok dan BBM yang masih tinggi. Mereka mendesak pemerintah mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih langsung dirasakan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto maupun Sekretariat Kabinet terkait tuntutan mahasiswa tersebut. Kemenkeu memastikan hasil evaluasi program prioritas akan menjadi dasar bagi langkah pemerintah selanjutnya.
