BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk melindungi sektor pelayanan publik di tengah rencana pemotongan alokasi transfer dana dari pemerintah pusat tahun 2026. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu hak dasar masyarakat.
Alih-alih memotong anggaran kesehatan atau pendidikan, Pemkot memilih jalur penghematan selektif pada belanja non-prioritas yang dianggap kurang berdampak langsung bagi warga.
Wali Kota Rahmad Mas’ud menjelaskan bahwa struktur anggaran tahun 2026 akan sangat disiplin. Berikut adalah klasifikasi prioritas belanja Pemkot Balikpapan:
| Prioritas (Tetap Berjalan) | Efisiensi (Dipangkas/Dikurangi) |
|---|---|
| Pendidikan dan Kesehatan | Kegiatan Seremonial |
| Infrastruktur Jalur Utama | Jamuan Makan & Minum (Rapat) |
| Penyediaan Air Bersih | Perjalanan Dinas Pejabat |
| Ruang Ramah Anak & Lingkungan | Belanja Administrasi yang Tidak Mendesak |
| Peningkatan Layanan Publik Digital | Acara yang Bersifat Seremonial/Formalitas |
Rahmad Mas'ud menekankan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan bagi penurunan kualitas layanan. Tata kelola pemerintahan harus tetap berjalan dengan menitikberatkan pada kebutuhan vital warga.
“Program prioritas tetap berjalan. Tata kelola pemerintahan, penyediaan air bersih, peningkatan pelayanan publik, hingga pendidikan dan kesehatan tidak akan kita kurangi. Penyesuaian fokus pada belanja yang tidak mendesak,” tegas Rahmad, Sabtu (21/2/2026).
Menghadapi potensi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemkot Balikpapan menyiapkan strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi akan dilakukan pada sektor perpajakan dan jasa secara hati-hati. Pemkot berjanji tetap menjaga iklim usaha agar kondusif dan mempertimbangkan daya beli masyarakat agar tidak terbebani di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
Langkah berani ini diambil sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat yang berencana mengevaluasi alokasi TKD secara nasional. Dengan pemangkasan anggaran seremonial, Balikpapan berharap dapat menjadi role model daerah yang tetap mampu memberikan layanan prima meskipun dalam kondisi pengetatan anggaran.
