KALIMANTAN TIMUR — JAKARTA — Kenaikan harga BBM non subsidi yang dijual PT Pertamina (Persero) memicu reaksi dari publik. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara dan menekankan perlunya peran serta masyarakat dalam menghadapi tekanan energi global.
“Pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Mau tidak mau kita bekerja bersama-sama masyarakat, pemerintah butuh bergandeng tangan dengan masyarakat,” ujar Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis (11/6).
Harga Keekonomian Masih Jauh, Negara Tetangga Jadi Acuan
Anggia menjelaskan bahwa kenaikan yang terjadi saat ini sebenarnya masih di bawah harga keekonomian. Menurutnya, harga ideal BBM non subsidi di Indonesia seharusnya berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per liter, selaras dengan harga di negara-negara tetangga.
“Kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun ini adalah pilihan terbaik jalan tengah, agar dua-duanya bisa survive,” jelas Anggia.
Efek Domino Terkendali, Subsidi Tetap untuk Transportasi Umum
Pemerintah mengakui bahwa kenaikan harga BBM non subsidi akan menimbulkan efek domino. Namun, berdasarkan kajian internal, dampaknya dipastikan tidak akan separah jika perubahan terjadi pada BBM subsidi. Pasalnya, sektor transportasi umum dan angkutan logistik masih menggunakan BBM bersubsidi.
“Kita nggak hanya bicara soal badan usaha milik negara, kita juga bicara ada swasta di situ, ada VIVO, ada BP, ada AKR yang juga terdampak kalau mereka tidak menaikkan harga,” tambah Anggia, menjelaskan bahwa keputusan ini juga menjaga keberlangsungan usaha seluruh pemain di sektor hilir migas.
Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci Bertahan di Mode Survival
Di tengah tekanan geopolitik global yang membuat harga komoditas tidak stabil, pemerintah berjanji akan meningkatkan pengawasan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, Anggia menekankan bahwa faktor terpenting adalah kesadaran konsumen untuk membeli BBM sesuai kemampuan ekonomi masing-masing.
“Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting. Agar kita bisa sama-sama survive. Karena memang kondisinya lagi survival mode on nih kita sekarang,” ungkap Anggia.
Pemerintah berharap langkah penyesuaian harga ini dapat menjaga keberlanjutan stok energi nasional tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan.
