KALIMANTAN TIMUR — Kesenjangan pendanaan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia mencapai angka yang signifikan. Berdasarkan Biodiversity Expenditure Review, kebutuhan tahunan mencapai Rp118,5 hingga Rp163,8 triliun, sementara kapasitas pembiayaan yang ada saat ini baru sekitar Rp21,6 triliun per tahun. Kondisi ini mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mencari terobosan.
"Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen pembiayaan inovatif yang dapat memperkuat konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan," kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam acara Biodiversity Credit Policy Dialogue: Indonesia–Australia, Sabtu (pekan lalu).
Apa Itu Biodiversity Credit dan Tiga Jenisnya
Teguh menjelaskan, biodiversity credit merupakan instrumen yang merepresentasikan hasil positif keanekaragaman hayati yang terukur, terverifikasi, dan berbasis bukti. Instrumen ini dirancang untuk menghasilkan manfaat tambahan di luar skenario business as usual. Ada tiga jenis utama yang dikembangkan: uplift melalui restorasi ekologi aktif, conserve untuk menjaga ekosistem tetap utuh, dan avoided loss melalui upaya pencegahan penurunan keanekaragaman hayati.
Bappenas menekankan bahwa keanekaragaman hayati bukan sekadar aset ekologis. Menurut Teguh, ini adalah fondasi penting pembangunan nasional yang mendukung ketahanan pangan serta membuka potensi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pengembangan biodiversity credit sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.
Proyek Percontohan dan Kolaborasi dengan Australia
Saat ini, Bappenas bersama kementerian/lembaga terkait tengah menginisiasi tiga proyek percontohan. Proyek ini didukung oleh UNDP Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN). Selain itu, mereka juga menyusun white paper biodiversity credit yang diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan pasar yang kredibel dan berkelanjutan.
Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup, Noer Adi Wardojo, menekankan pentingnya integritas tinggi dalam pengembangan instrumen ini. "Pengembangan biodiversity credit di Indonesia harus dilandasi oleh integritas yang tinggi, pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif, dan kerangka tata kelola yang kuat agar instrumen ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi keanekaragaman hayati," ujarnya.
Pemerintah Australia turut berbagi pengalaman lewat Nature Repair Market, sebuah skema yang menghasilkan perlindungan keanekaragaman hayati berintegritas tinggi melalui proses transparan dan berbasis ilmiah. Skema ini selaras dengan kerangka pasar karbon Australia melalui Australian Carbon Credit Unit Scheme (ACCU) dan mengakui peran penting masyarakat First Nations.
Melalui dialog ini, Indonesia dan Australia berkomitmen memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas, dan berbagi pengetahuan. Bappenas berharap kerja sama ini mendukung implementasi IBSAP 2025–2045 serta pencapaian target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) dan Perjanjian Paris.
