PENAJAM — Pemkab PPU tidak ingin kewalahan menghadapi arus perpindahan ASN dan tenaga kerja yang mulai berdatangan ke kawasan IKN. Salah satu langkah antisipatif yang disiapkan adalah skema pencatatan kependudukan yang lebih tertib dan terintegrasi.
Siapa yang Wajib Mengurus Pindah Domisili?
Edaran bupati yang baru diterbitkan menyasar dua kelompok utama: ASN yang bertugas di IKN dan pendatang umum yang bekerja di kawasan tersebut. Keduanya diwajibkan untuk mengurus pindah domisili ke PPU jika sudah menetap lebih dari satu tahun.
Kewajiban ini berlaku bagi aparatur sipil negara yang mulai bertransisi tugas ke IKN, baik yang berasal dari luar Kalimantan Timur maupun dari daerah lain di provinsi ini. Bagi pendatang non-ASN, aturan yang sama berlaku dengan tenggat waktu yang sama.
Mengapa Kebijakan Ini Diperlukan?
Pemkab PPU menilai perlunya data kependudukan yang akurat untuk perencanaan pelayanan publik. Tanpa pencatatan yang rapi, distribusi bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan bisa tumpang tindih atau tidak tepat sasaran.
Selain itu, lonjakan penduduk yang tidak tercatat juga berpotensi menimbulkan masalah administratif di kemudian hari, seperti saat pengurusan dokumen kependudukan atau klaim layanan publik. Skema ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran dan alokasi sumber daya.
Bagaimana Mekanisme Pencatatannya?
Pemkab PPU belum merinci secara teknis alur pengurusan pindah domisili dalam edaran tersebut. Namun, skema yang disiapkan diperkirakan akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebagai ujung tombak pelayanan.
Bagi ASN, koordinasi dengan instansi masing-masing di IKN akan menjadi salah satu syarat administratif. Sementara itu, pendatang umum diwajibkan melampirkan surat keterangan kerja atau domisili dari kelurahan setempat.
Apa Sanksi Jika Tidak Mengurus Pindah Domisili?
Hingga saat ini, Pemkab PPU belum menetapkan sanksi tegas bagi pendatang yang tidak mematuhi edaran tersebut. Kebijakan ini lebih bersifat imbauan dan pengaturan administrasi agar data kependudukan di PPU tetap akurat.
Namun, dalam jangka panjang, warga yang tidak tercatat secara resmi berpotensi kesulitan mengakses layanan publik seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, atau pendidikan anak. Pemkab mengimbau para pendatang untuk proaktif mengurus dokumen sejak awal.
Apakah kebijakan ini berlaku untuk semua pendatang IKN?
Ya, edaran bupati ini berlaku untuk seluruh pendatang yang menetap lebih dari setahun di wilayah PPU, baik ASN maupun non-ASN. Pengecualian hanya diberikan bagi mereka yang tinggal sementara kurang dari 12 bulan.
Kapan batas waktu pengurusan pindah domisili?
Pemkab PPU belum menetapkan batas waktu pasti dalam edaran tersebut. Namun, pendatang diimbau untuk segera mengurus dokumen begitu masa tinggalnya mencapai satu tahun agar tidak terkena masalah administratif.
Ke mana warga harus mengurus pindah domisili?
Pengurusan pindah domisili dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Warga juga bisa memulai proses melalui kelurahan atau kecamatan setempat untuk mendapatkan surat pengantar.
