SAMARINDA — Angka elektrifikasi di Kalimantan Timur mencatat kemajuan signifikan. Pemerintah provinsi berhasil menurunkan jumlah desa tanpa listrik dari 110 desa menjadi hanya 45 desa dalam dua tahun terakhir. Capaian ini menjadi prioritas utama Gubernur Rudy Mas'ud sejak periode pertama kepemimpinannya.
38 Desa Berhasil Dialiri Listrik di Tahun Pertama
Bambang Arwanto menjelaskan, pada tahun pertama pemerintahan saat ini, sebanyak 38 desa berhasil dialiri listrik melalui program elektrifikasi desa dan program pra-PLN. Intervensi ini dilakukan baik oleh Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat.
"Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa sudah menjadi desa berlistrik sehingga tersisa 72 desa," ujar Bambang melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2026).
Anggaran Terbatas, Gubernur Koordinasi ke Pusat
Percepatan elektrifikasi sempat tersendat akibat keterbatasan anggaran daerah. Penurunan dana bagi hasil (DBH) membuat Pemprov Kaltim kehilangan ruang fiskal untuk melanjutkan program secara maksimal.
Menghadapi kendala itu, Gubernur Kaltim langsung berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasilnya, pada tahun 2026, Kementerian ESDM mengalokasikan program elektrifikasi untuk 27 desa tambahan di Kalimantan Timur.
"Tahun ini ada 27 desa lagi yang diintervensi oleh Kementerian ESDM. Kalau itu terealisasi, maka jumlah desa yang belum berlistrik tinggal 45 desa lagi," kata Bambang.
45 Desa di Wilayah 3T: Mahulu hingga Paser
Bambang merinci, 45 desa yang tersisa sebagian besar berada di kawasan dengan kondisi geografis ekstrem. Wilayah yang mendominasi adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan Paser.
"Rata-rata berada di daerah pedalaman, terisolasi. Belum memiliki akses jalan memadai, bahkan ada yang berada di kawasan teluk dan jauh dari daratan utama. Itu yang membuat jaringan PLN sulit masuk," jelasnya.
Seluruh desa yang tersisa telah diusulkan kembali kepada Kementerian ESDM agar masuk dalam program listrik desa pada tahun 2027.
Listrik Sementara dari PLTS dan Genset, Bukan Solusi Permanen
Meski belum tersambung jaringan PLN, Bambang memastikan masyarakat di desa-desa tersebut tidak hidup dalam kegelapan total. Berbagai program pra-PLN telah dijalankan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta melalui program CSR.
Program tersebut antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, PLTS mandiri, genset, hingga bantuan Alat Pembangkit Daya Listrik Mandiri (APDAL) untuk rumah tangga.
"Jadi bukan berarti masyarakat gelap total. Mereka sudah dibantu melalui program pra-PLN, seperti PLTS komunal, PLTS mandiri, genset, maupun bantuan dari perusahaan," ujarnya.
Namun, Bambang menegaskan bahwa program pra-PLN hanya bersifat sementara. Kapasitas listrik yang dihasilkan masih terbatas dibandingkan jaringan PLN. Pemprov Kaltim tetap mendorong agar seluruh desa yang tersisa segera terhubung dengan listrik permanen melalui program elektrifikasi nasional.
