SAMARINDA — Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dimanfaatkan Pemprov Kalimantan Timur untuk membuka data soal darurat sampah di daerah. Lewat agenda Kerja Bakti Lingkungan (Korve) yang dipusatkan di kawasan Masjid Islamic Center Samarinda pada Sabtu (6/6/2026), pemerintah menyebut sejumlah TPA di kabupaten dan kota sudah tak mampu lagi menampung timbunan limbah.
TPA di Ambang Batas Akibat Sistem Kelola Usang
Joko Istanto menjelaskan bahwa persoalan sampah kini telah mencapai titik kritis. Ia menyebut kebiasaan lama yang hanya mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang tanpa pemilahan di hulu menjadi penyebab utama.
“Sampah yang tidak terpilah, pengelolaan dengan sistem lahan urug terbuka, serta gas metana yang tidak ditangkap dan dimanfaatkan menyebabkan banyak TPA mengalami overload,” ungkap Joko saat membacakan amanat resmi Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat di hadapan peserta Korve.
Gerakan Asri: Pemilahan Sampah Dimulai dari Rumah Tangga
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan intervensi di tingkat hilir. Kampanye besar-besaran Gerakan Indonesia Asri pun digencarkan sebagai solusi jangka panjang.
Gerakan ini menuntut perubahan kebiasaan warga untuk memilah dan mengurangi sampah langsung dari skala rumah tangga. Langkah sederhana itu disebut sebagai fondasi membangun budaya baru yang lebih beretika terhadap lingkungan.
TPA Jadi Salah Satu Sumber Emisi Terbesar
Kondisi timbunan limbah yang tak terkendali tak hanya mengancam daya tampung lahan. Joko Istanto juga menegaskan bahwa TPA kini tercatat sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia.
Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci. Sinergi antara kebijakan tegas pemerintah dan kedisiplinan warga dalam memilah sampah disebut akan menyelamatkan operasional TPA dari kelumpuhan sekaligus mendukung target iklim nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Korve Libatkan Pelajar hingga OPD
Aksi bersih-bersih di Islamic Center Samarinda melibatkan instansi vertikal, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga pelajar. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya menjadi tugas petugas kebersihan di pembuangan akhir.
Pemerintah menekankan bahwa penanganan darurat sampah membutuhkan keterlibatan dari segala lapisan masyarakat secara luar biasa dan berkelanjutan.
