JAKARTA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengungkapkan kekhawatirannya atas pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 30 persen. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, ia menyebut kebijakan ini mengancam belanja pegawai dan pelayanan publik di 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
"Hari ini dana transfer daerahnya kalau setahun sebelumnya Rp 78,04 triliun, hari ini hanya tinggal Rp 52,83 triliun untuk provinsi dan kabupaten-kota yang ada di Kalimantan Timur," kata Rudy dalam rapat, Senin (8/6/2026).
Tujuh Kabupaten/Kota Alami Tekanan Fiskal
Rudy menjelaskan, dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, tujuh di antaranya memiliki belanja APBD di atas 30 persen. Kondisi ini dinilai semakin berat setelah alokasi TKD dari pusat dipangkas drastis. Ia membandingkan, tahun sebelumnya nilai TKD Kaltim mencapai Rp 78,04 triliun, namun kini hanya tersisa Rp 52,83 triliun untuk provinsi dan seluruh daerah di bawahnya.
"Berkaitan dengan Kalimantan Timur. Dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur hari ini, tujuh kabupaten kota memiliki belanja di atas daripada 30%," ujarnya.
Belanja Pegawai dan Mandatory Terdampak Langsung
Pemangkasan ini, menurut Rudy, sangat memengaruhi pemenuhan belanja APBD, terutama belanja pegawai dan belanja mandatory seperti pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan, serta pendidikan dan pelatihan ASN. Ia meminta agar besaran alokasi TKD ke Kaltim dipertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat dan DPR.
"Mempertimbangkan kembali besaran alokasi dan penyaluran dana transfer daerah yang mana dalam pemenuhan belanja APBD, belanja pegawai menilai APBD sangat memengaruhi presentasi dan belanja pegawai dan belanja mandatory," kata Rudy.
Realisasi Baru 30 Persen di Pertengahan Tahun
Gubernur juga menyoroti realisasi dana TKD yang diterima Kaltim hingga Juni 2026 baru mencapai 30 persen. Ia menilai angka tersebut jauh dari ideal yang seharusnya berada di kisaran 45 hingga 50 persen di pertengahan tahun anggaran.
"Catatan buat seluruh teman-teman hari ini yang hadir, khususnya pimpinan dan anggota Komisi II hari ini, bahwa dana transfer kami udah mungkin mirip di kabupaten kota maupun di provinsi, hari ini baru kurang lebih sekitar 30%," pungkas Rudy.
