Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengharmonisasikan dua Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan yang mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan jam operasional kendaraan angkutan barang. Proses pengharmonisasian berlangsung melalui pertemuan virtual dengan melibatkan Satlantas Polresta Balikpapan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian menyebut harmonisasi sebagai tahapan krusial agar setiap rancangan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
SAMARINDA — Dua produk hukum daerah Kota Balikpapan masuk tahap pengharmonisasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Rancangan pertama merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pedoman teknis pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Rancangan kedua mengatur Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang. Pengaturan jam operasional dirancang untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan di Balikpapan.
Mengapa Harmonisasi Jadi Tahap Krusial
Masan Nurpian menegaskan posisi harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. "Proses harmonisasi merupakan tahapan krusial guna memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi," kata Masan di Samarinda, Rabu.
Penyelarasan aturan jaminan sosial disebut bertujuan menghadirkan payung hukum yang lebih efektif dan inklusif bagi pekerja rentan. "Penyelarasan aturan perlindungan jaminan sosial ini bertujuan menghadirkan payung hukum yang lebih efektif dan inklusif bagi pekerja rentan," ujar Masan.
Satlantas hingga Disnaker Balikpapan Duduk di Rapat Virtual
Pertemuan pengharmonisasian digelar secara virtual dengan melibatkan perangkat daerah terkait di Kota Balikpapan. Hadir perwakilan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.
Masan menyebut sinergi lintas instansi menjadi kunci untuk mendalami aspek kewenangan, kesesuaian norma, hingga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. "Sinergi lintas instansi sangat penting untuk mendalami aspek kewenangan, kesesuaian norma, hingga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Bagian Hukum Setda Balikpapan Cermati Rumusan Pasal
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan bersama tim perancang mencermati setiap rumusan pasal. Pemeriksaan dilakukan agar ketentuan yang disusun dapat diterapkan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di lapangan.
Kanwil Kemenkum Kaltim menyatakan terus memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. "Kami berkomitmen mengawal pembentukan produk hukum daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif dan menjamin kepastian hukum warga," kata Masan.
