Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar menugaskan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) merumuskan strategi percepatan perbaikan jalan nasional menuju Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Instruksi itu disampaikan menanggapi desakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang menilai jalur logistik utama dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat rusak parah. Dari total 301,97 kilometer ruas jalan nasional tersebut, 34,55 persen di antaranya belum mantap.
BALIKPAPAN — Roy Rizali Anwar menyampaikan instruksi tersebut dalam Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Balikpapan. Ia meminta BBPJN berkolaborasi dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah untuk menyiapkan alokasi anggaran sekaligus mempercepat pembangunan ruas yang rusak.
Menurut Roy, percepatan itu membutuhkan strategi khusus karena kondisi anggaran tidak memungkinkan penanganan dilakukan sekaligus. "Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kami tugaskan Balai Jalan (BBPJN) untuk berkolaborasi dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran serta percepatan pembangunannya," kata Roy.
Kemantapan Jalan Baru 65,45 Persen
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Irhamsyah memaparkan data hingga semester II-2025. Dari total panjang 301,97 kilometer, tingkat kemantapan jalan menuju Kutai Barat tercatat 65,45 persen.
Sisanya, 34,55 persen, masuk kategori tidak mantap. Angka itu menjadi dasar bagi Pemprov Kaltim menilai jalur tersebut butuh penanganan segera, bukan hanya pemeliharaan rutin.
Gubernur Kaltim: Jalan Baru Tak Perlu, yang Ada Harus Dirawat
Rudy Mas'ud menyampaikan keluhan langsung kepada Dirjen Bina Marga dalam forum yang sama. Ia menyebut seluruh ruas dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat berstatus jalan nasional dan kondisinya rusak parah.
Gubernur mengaku memahami dinamika politik global serta konflik di Timur Tengah yang berdampak pada perekonomian nasional dan alokasi APBN. Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat tetap memberi perhatian besar bagi infrastruktur jalan nasional di daerah.
"Tidak apa-apa tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara, dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak. Jalur transportasi logistik dan masyarakat ini harus tetap terjaga kelayakannya melalui pemeliharaan rutin," ujarnya.
Bontang-Kutai Timur dan Kutai Timur-Berau Juga Rusak
Kerusakan serupa dilaporkan terjadi di jalur nasional Bontang-Kutai Timur. Sebagian jalan dari Kutai Timur menuju Kabupaten Berau juga berlubang dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.
Pemprov Kaltim menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembiayaan bersama atau patungan pada penanganan jalan-jalan nonstatus. Skema itu sebelumnya dipakai untuk jalur Kutai Barat-Mahakam Ulu yang didanai APBD Kaltim dan APBN.
Jalur Sotek-Bongan 88 Km Diproyeksikan Pangkas Jarak ke IKN
Salah satu fokus pembiayaan bersama adalah jalur Sotek di Penajam Paser Utara menuju Bongan di Kutai Barat sepanjang 88 kilometer. Jalur ini dinilai strategis karena dapat memangkas jarak tempuh dari Kutai Barat menuju Ibu Kota Nusantara hingga ratusan kilometer.
"Kalau jalannya baik, mobilitas masyarakat dan distribusi barang tentu akan semakin lancar," kata Rudy.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal besaran anggaran yang disiapkan maupun tenggat waktu perbaikan dari BBPJN.
