Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengajak Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kaltim mengambil peran strategis dalam industri hilirisasi CPO. Ajakan itu disampaikan saat menutup Rapat Kerja Daerah DPD HIPPI Kaltim Tahun 2026 di Samarinda. Seno menilai peluang sektor ini besar seiring upaya daerah beralih dari ketergantungan batu bara.
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah memacu peralihan dari ketergantungan pada sektor sumber daya alam ekstraktif, terutama batu bara, menuju ekonomi yang lebih hijau dan bernilai tambah tinggi. Hilirisasi crude palm oil (CPO) dari perkebunan kelapa sawit disebut sebagai salah satu peluang paling siap digarap pengusaha lokal.
"Kami menyarankan HIPPI mengambil peran dalam pengembangan industri hilirisasi karena peluang di sektor ini sangat besar. Salah satunya adalah hilirisasi CPO dari perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi besar di Kaltim," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD HIPPI Kaltim Tahun 2026 di Samarinda.
Rakerda tersebut mengusung tema "Transformasi Kekuatan Lokal Menuju Daya Saing Global Membangun Ekosistem Pengusaha Kalimantan Timur yang Kolaboratif, Inovatif dan Berkelanjutan".
Mengapa Hilirisasi CPO Jadi Pilihan, Bukan Batu Bara Lagi
Menurut Seno, transformasi ekonomi membuka peluang lebar bagi pengusaha lokal untuk terlibat lebih jauh dalam rantai pasok industri. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut akan menjadi motor penggerak baru ekonomi kawasan.
Aktivitas pemerintahan di ibu kota baru itu diproyeksikan semakin masif dalam beberapa tahun ke depan. Pengusaha daerah diminta bersiap menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Wakil Presiden RI dijadwalkan berkantor di IKN pada 2027, disusul Presiden Prabowo Subianto pada 2028.
Modal Terbatas, HIPPI Diminta Buka Akses ke Perbankan
Pengusaha lokal punya keunggulan dalam hal pemahaman pasar dan kearifan lokal. Namun Seno mengakui keterbatasan modal masih menjadi tantangan utama.
Ia meminta HIPPI sebagai wadah organisasi aktif memfasilitasi anggotanya, terutama dalam membuka akses yang lebih luas ke lembaga perbankan demi mendapatkan dukungan permodalan.
Rakerda itu turut dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat, Ketua DPD HIPPI Kaltim dr. Montiq Dewi Rahayu, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kaltim Heni Purwaningsih.
