BALIKPAPAN — Evaluasi mencakup tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sejak pelantikan anggota pada Agustus 2024. AMSI Kaltim menilai forum terbuka ini penting agar janji dan amanah rakyat yang diemban para wakil rakyat bisa diperiksa bersama.
Ketua AMSI Kalimantan Timur Ahmad Yani menyebut forum ini sengaja diinisiasi sebagai panggung evaluasi bersama terhadap pelaksanaan tugas 45 anggota DPRD Kota Balikpapan selama dua tahun pertama dari masa jabatan lima tahun.
"Forum ini adalah ruang diskusi yang objektif dan transparan. Yang paling krusial bagi kita semua adalah melihat secara nyata bagaimana selama dua tahun berjalan ini para anggota DPRD Kota Balikpapan menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai representasi atau wakil dari seluruh masyarakat Kota Balikpapan," kata Ahmad Yani.
Fakta Lapangan Jurnalis Jadi Bahan Masukan Kebijakan
Ahmad Yani mengingatkan bahwa temuan fakta dan data lapangan dari para jurnalis sehari-hari semestinya menjadi masukan konstruktif bagi pemangku kebijakan. Menurutnya, pengawasan pers yang kritis namun tetap konstruktif dibutuhkan agar pembangunan kota tidak melenceng dari kesejahteraan warga.
Ia menyoroti posisi Balikpapan yang dikenal sebagai kota aman, kondusif, dan nyaman dihuni. Reputasi itu dinilai sebagai aset bersama yang harus dirawat di tengah dinamika pembangunan dan lonjakan penduduk akibat kedekatan kota dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Balikpapan selama ini dikenal luas sebagai kota yang sangat nyaman dihuni. Predikat dan reputasi ini adalah aset bersama yang harus kita pahami, rawat, dan jaga dengan baik. Melalui pengawasan pers yang kritis namun tetap konstruktif, kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Balikpapan menuju kota berdaya saing global tetap berjalan seiring dengan kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungannya," ujar Ahmad Yani.
DPRD Akui Ada Capaian dan Pekerjaan Rumah
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman menegaskan peran vital Balikpapan sebagai wilayah strategis di Kalimantan Timur sekaligus pintu gerbang utama IKN. Ia menyebut kota ini punya visi besar bertransformasi menjadi kota maju, modern, nyaman, dan berdaya saing global.
Ambisi tersebut, menurut Yono, tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan pemerintah. Pembangunan kota yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk DPRD dan insan pers.
"Pembangunan kota yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk DPRD dan insan pers. Pers bukan sekadar sarana penyampai informasi, melainkan jembatan komunikasi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial," ujar Yono.
Yono mengakui dalam refleksi dua tahun masa bakti telah ada sejumlah capaian sekaligus pekerjaan rumah yang harus dibenahi bersama. Ia menyatakan DPRD terbuka terhadap masukan dan kritik objektif berbasis fakta dari media.
"Memasuki refleksi dua tahun ini, kami menyadari telah ada sejumlah capaian sekaligus Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibenahi bersama. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik objektif berbasis fakta dari media untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanan publik," tambah Yono.
Tantangan ke Depan: Lonjakan Penduduk hingga Layanan Publik
Ke depan, Yono memprediksi tantangan pembangunan Balikpapan semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk yang pesat, tuntutan keandalan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, persoalan lingkungan, hingga dinamika sosial ekonomi disebutnya memerlukan kolaborasi erat antara legislatif, eksekutif, masyarakat, dan media.
Ia berharap hubungan antara DPRD dan insan pers tetap terjalin terbuka dan saling menghormati. Kritik tajam yang berimbang, menurut Yono, bukan bentuk perpecahan, melainkan bagian dari dialog demokrasi untuk menemukan solusi terbaik bagi warga Balikpapan.
Diskusi publik ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus evaluasi bersama di tengah derasnya arus informasi digital. Media siber dituntut tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik agar fungsi kontrol sosial berjalan tanpa merusak harmoni pembangunan kota.
