BONTANG — Program kesehatan gratis Pemkot Bontang, Gratispol, baru mengakomodasi 1.918 warga dari total kuota 3.800 penerima. Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang Yusuf menilai realisasi ini masih jauh dari target dan perlu dievaluasi.
“Jangan sampai timbul gejolak di kemudian hari. Apalagi urusan sakit tidak bisa diprediksi,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Syarat Administrasi Dinilai Hambat Warga Berobat
Yusuf mengingatkan agar pemkot tidak hanya berpatokan pada aturan administratif saat masyarakat sedang sakit. Menurutnya, kebutuhan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama ketimbang prosedur yang berbelit.
“Saran saya, sebaiknya dari sekarang dipikirkan langkah antisipasi untuk kebutuhan masyarakat,” kata politisi PKB itu.
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, warga lebih membutuhkan kepastian layanan. “Karena kalau sudah sakit, semua aturan bisa dilanggar. Apalagi yang membuat aturan juga manusia, bukan mesin,” tegasnya.
Potensi Defisit Anggaran JKN Rp 1,2 Miliar
Selain soal Gratispol, Yusuf juga menyoroti potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar. Ia meminta pemkot tidak menganggap remeh persoalan pembiayaan kesehatan.
“Jangan sampai nanti kewalahan. Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang,” pungkasnya.
Apa Dampaknya bagi Warga Bontang?
Jika persoalan administrasi dan defisit anggaran tidak segera diantisipasi, warga berisiko tertunda mendapat layanan kesehatan. DPRD mendorong adanya kebijakan lebih fleksibel agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kapan Pemkot Bontang Akan Merespons?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Bontang terkait evaluasi program Gratispol dan potensi defisit JKN. DPRD berharap langkah antisipasi segera diambil dalam waktu dekat.
