WONOGIRI — Tekanan terhadap camat terus menguat setelah ratusan perangkat desa dari berbagai kelurahan dan kampung di wilayah itu menyatakan sikap. Mereka secara kolektif meminta kepala kecamatan dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak lagi layak memimpin.
Pemicu Utama: Hukuman Fisik Saat Upacara Kenegaraan
Insiden yang memicu kemarahan terjadi saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Sejumlah perangkat desa yang dianggap tidak mengikuti barisan dengan rapi dijatuhi hukuman push-up di hadapan peserta upacara lainnya. Tindakan ini dinilai melecehkan martabat aparatur desa dan tidak sesuai dengan etika seorang pemimpin di ruang publik.
"Kami bukan prajurit. Ini upacara kenegaraan, bukan latihan fisik. Tidak sepantasnya seorang camat menghukum anak buahnya seperti itu di depan umum," ujar salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya, Senin lalu.
Polemik Pelayanan: Warga Dilarang ke Kantor Kecamatan?
Selain soal hukuman push-up, tuntutan pencopotan juga dipicu oleh polemik pelayanan di kantor kecamatan. Beredar informasi bahwa warga dari desa tertentu sempat dilarang atau dipersulit untuk mengurus administrasi langsung ke kantor camat. Kebijakan ini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan layanan cepat dan transparan.
Perangkat desa menilai, dua persoalan ini — hukuman fisik dan pelayanan yang bermasalah — menunjukkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan tidak peka terhadap kebutuhan warga.
Apa Langkah Pemkab Wonogiri Selanjutnya?
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Wonogiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait desakan ratusan perangkat desa tersebut. Namun, desakan yang datang secara kolektif dari bawah biasanya akan memicu evaluasi internal di tingkat dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Jika tuntutan ini tidak direspons, bukan tidak mungkin aksi serupa akan meluas ke kecamatan lain atau berujung pada audiensi langsung dengan bupati.
