Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah itu membuka informasi anggaran program pemberdayaan masyarakat kepada publik. Permintaan disampaikan di Sangatta, menyoroti alokasi dana PPM PT GAM yang diperkirakan minimal Rp 14 miliar per tahun. Keterbukaan dinilai penting agar warga bisa mengawasi penggunaan dana sekaligus mencegah kesalahpahaman.
SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menegaskan perusahaan tidak boleh menutup-nutupi besaran anggaran program pemberdayaan masyarakat (PPM) yang mereka kelola. Menurutnya, transparansi memungkinkan warga mengetahui dana yang dialokasikan sekaligus mengawasi penggunaannya.
“Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui besaran dana yang dialokasikan sekaligus mengawasi penggunaannya,” ucap Mahyunadi di Sangatta, Jumat.
Dana PPM PT GAM Diperkirakan Rp 14 Miliar per Tahun
Mahyunadi menyoroti alokasi dana PPM PT GAM yang diperkirakan mencapai minimal Rp 14 miliar per tahun. Angka itu dihitung dari asumsi target produksi batu bara 14 juta metrik ton dengan alokasi Rp 1.000 per metrik ton.
“Kalau produksinya 14 juta metrik ton, perhitungan dana PPM-nya sekitar Rp 14 miliar per tahun. Itu batas minimal. Kalau perusahaan ingin memberikan lebih, tentu boleh, tetapi jangan sampai kurang,” kata Mahyunadi.
Bukan Hanya Besaran Anggaran, tapi Perencanaan dan Realisasi
Keterbukaan yang diminta tidak berhenti pada angka anggaran. Mahyunadi menyebut perencanaan dan realisasi penggunaan dana juga harus dibuka ke publik.
Dengan transparansi dari setiap perusahaan, warga dapat mengetahui program yang disusun perusahaan serta manfaat yang seharusnya diterima wilayah sekitar operasional. Prinsip itu, menurutnya, perlu diterapkan seluruh perusahaan di Kutim, bukan hanya PT GAM.
Camat dan Kepala Desa Diminta Dilibatkan dalam Penyusunan Program
Mahyunadi meminta camat dan kepala desa masuk dalam proses penyusunan program PPM. Keduanya dinilai memahami kondisi wilayah dan kebutuhan warga sehingga bisa memberi masukan soal prioritas pemberdayaan.
“Camat dan kepala desa harus dilibatkan karena mereka mengetahui kebutuhan masyarakat. Semuanya harus terbuka dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Dana PPM Harus Berkelanjutan Usai Tambang Berakhir
Dana PPM diarahkan pada program yang memberi manfaat nyata dan berkelanjutan. Hal ini penting karena aktivitas pertambangan memiliki batas waktu, sedangkan masyarakat tetap membutuhkan sumber penghidupan setelah kegiatan perusahaan berkurang atau berakhir.
Keterbukaan anggaran dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan pelaksanaan PPM sesuai kebutuhan masyarakat.
