SAMARINDA — Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo menyampaikan capaian itu di Samarinda. Pertumbuhan pajak dalam negeri dipengaruhi tidak berulangnya restitusi pajak dalam jumlah besar pada periode sebelumnya. Pendapatan negara secara keseluruhan tumbuh 9,97 persen secara tahunan.
Kepabeanan dan Cukai Tumbuh 50,39 Persen
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp3,13 triliun, naik 50,39 persen secara tahunan. Kenaikan terutama didorong bea keluar yang melesat 92,4 persen seiring naiknya harga referensi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Sebaliknya, bea masuk turun 15,51 persen akibat berkurangnya impor, khususnya komoditas kawat, kabel, dan konduktor listrik berisolasi.
"Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp2,14 triliun atau 106,99 persen dari target," kata Tjahjo.
PNBP Lampaui Target tapi Terkontraksi 5,23 Persen
Meski melampaui target, PNBP terkontraksi 5,23 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi akibat berkurangnya pendapatan jasa layanan pendidikan dan pendapatan badan layanan umum (BLU) lainnya dari sewa peralatan dan mesin.
Belanja Negara Rp30,51 Triliun, Belanja Modal untuk Jalan Nasional dan IKN
Di sisi belanja, realisasi belanja negara di Kaltim mencapai Rp30,51 triliun atau 73,76 persen dari pagu Rp41,37 triliun. Angka itu terkontraksi 31,31 persen secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp12,79 triliun, dengan belanja modal Rp6,59 triliun. Dana modal antara lain dipakai untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional, termasuk mendukung kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Transfer ke daerah tersalur Rp17,72 triliun atau 78,67 persen dari pagu. Dana alokasi umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan Rp9,13 triliun.
KUR Rp3,39 Triliun Menjangkau 42.864 Debitur
Dukungan APBN terhadap perekonomian daerah juga lewat pembiayaan usaha. Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp3,39 triliun kepada 42.864 debitur. Pembiayaan ultra mikro sebesar Rp71,33 miliar menjangkau 11.334 debitur.
"Kinerja tersebut menunjukkan penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama pendapatan negara di Kaltim, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan layanan publik di daerah," kata Tjahjo.
