Pencarian

Waka MPR Dorong Pembenahan Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru Demi Mutu Pendidikan

Rabu, 10 Juni 2026 • 20:20:01 WIB
Waka MPR Dorong Pembenahan Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru Demi Mutu Pendidikan
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola guru demi mutu pendidikan.

KALIMANTAN TIMUR — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa persoalan guru bukan sekadar urusan administratif kepegawaian, melainkan arah kebangsaan. "Ini adalah soal bagaimana negara memenuhi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Kesenjangan Kesejahteraan Guru Honorer

Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada 2024 mengungkap fakta ironis: 20,5 persen guru honorer masih hidup dengan penghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan. "Guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun tapi belum mendapatkan pengakuan maupun kesejahteraan adalah realitas yang tidak bisa diabaikan," kata Lestari.

Angka ini menjadi kontras dengan kebijakan yang baru diumumkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pekan lalu. Pemerintah menetapkan target 230.000 guru aktif mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta menaikkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada 2026.

Tiga Syarat Perbaikan Tata Kelola

Lestari meminta pemerintah mengakselerasi sertifikasi guru non-ASN secara masif. Menurutnya, perbaikan sistem insentif yang berkeadilan dan penguatan evaluasi berkelanjutan pasca-sertifikasi harus berjalan beriringan.

"Peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas, demi terjadinya peningkatan pelatihan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter bagi peserta didik," tegasnya. Ia menekankan bahwa monitoring dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran di kelas juga wajib dilakukan.

Peta Jalan Nasional Diperlukan

Tanpa langkah nyata yang berpihak pada guru, Lestari meyakini peningkatan kualitas pengajaran sulit tercapai dalam waktu dekat. Ia mendesak pemerintah menyusun peta jalan nasional yang komprehensif.

"Mulai dari distribusi tenaga pendidik, sistem rekrutmen yang adil, kepastian status kerja, perlindungan profesi, hingga kesejahteraan yang layak," ujarnya. Semua elemen itu, menurut Lestari, harus ditangani segera agar mutu pendidikan nasional benar-benar terdongkrak.

Bagikan
Sumber: news.detik.com

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks