SAMARINDA — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian menyatakan harmonisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan norma hukum daerah selaras dengan sistem hukum nasional. Penelaahan komprehensif difokuskan pada rancangan regulasi jaring pengaman sosial sebagai landasan operasional pemberian bantuan sosial berkelanjutan.
Dua Raperda yang Dibahas di Ruang Rapat Mahakam
Selain Raperda Jaring Pengaman Sosial, forum yang sama membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Mahakam Ulu. Kedua rancangan dinilai menjadi fondasi perlindungan masyarakat di kabupaten paling utara Kalimantan Timur tersebut.
"Proses harmonisasi ini merupakan instrumen penting untuk memastikan norma hukum daerah selaras dengan sistem hukum nasional," kata Masan Nurpian di Samarinda, Senin.
Mengapa Bantuan Sosial Butuh Payung Hukum Lebih Kuat
Masan menegaskan penguatan payung hukum jaring pengaman sosial diperlukan agar penyaluran bantuan bagi masyarakat rentan berjalan transparan dan tepat sasaran. Tim perancang peraturan mencermati setiap substansi materi muatan serta teknik penulisan hukum untuk menghindari potensi kekosongan hukum.
"Penguatan payung hukum jaring pengaman sosial ini penting agar penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat rentan berjalan transparan dan tepat sasaran," ujarnya.
Dinas Kesehatan hingga Satpol PP Dilibatkan
Pembahasan hukum daerah itu dihadiri jajaran pimpinan Dinas Kesehatan guna memastikan integrasi aspek pelayanan medis dan rehabilitasi fisik korban. Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Mahakam Ulu memberi masukan teknis soal pola pendampingan serta mekanisme penyaluran bantuan sosial.
Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum Setda Mahakam Ulu dilibatkan untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan regulasi. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja turut hadir memastikan kesiapan penegakan aturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum.
"Keterlibatan Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum Setda Mahakam Ulu menjadi kunci dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan regulasi daerah," kata Masan.
Sinergi Perangkat Daerah Jadi Kunci Implementasi Pasal
Masan menyebut sinergi bersama seluruh perangkat daerah Mahakam Ulu dibutuhkan agar setiap rumusan pasal dapat diimplementasikan efektif di lapangan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan penyempurnaan rumusan pasal demi menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas.
"Kami berharap produk hukum yang diharmonisasi ini mampu memberikan kepastian hukum dan dampak manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga," ucap Masan.
